Atasi permasalahan sosial, Pemprov Kaltim maksimalkan penanganan anjal dan gepeng

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memaksimalkan penanganan anak jalanan (Anjal), gelandangan dan pengemis (Gepeng) melalui peningkatan anggaran serta peran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Riza Indra Riadi mengatakan, pemerintah berupaya mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan anggaran program penanganan Anjal dan Gepeng.

"Melalui pertemuan ini dapat membantu pemerintah daerah melakukan pendataan dan pembinaan terhadap anjal dan gepeng, mengalokasikan anggaran, mendukung peran CSR untuk membantu dan penyediaan biaya pendidikan bagi anjal,” kata Riza dalam Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kaltim, Kamis (19/5).

Riza menjelaskan, Pemprov Kaltim berupaya melibatkan masyarakat dan memformulasikan regulasi agar Anjal dan Gepeng dapat dibina melalui pendidikan rumah singgah.

“Peningkatan kerja sama keluarga, masyarakat dan pemerintah, penghargaan terhadap prestasi, pembuatan payung hukum yang mengatur hak dan kewajibannya dan menyusun sistem pembelajaran pendidikan dan pemberian skill yang efektif untuk anjal lewat pendidikan rumah singgah," sambungnya.

Menurut Riza, tidak adanya data yang valid menjadi kendala dalam penanganan Anjal dan Gepeng. Dirinya optimis penanganan Anjal dan Gepeng dapat dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

"Permasalahan yang dihadapi terkait data keberadaan anak jalanan yang ada di kabupaten/kota tidak terdata dengan benar. Begitu juga data pengemis atau data masyarakat miskin, disamping itu penertiban dan pembinaan anak jalanan tidak dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh dikarenakan keterbatasan anggaran di OPD yang membidangi secara langsung anak jalanan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dirinya berharap terjalin komitmen bersama untuk mengatasi persoalan Anjal dan Gepeng di Kaltim.

"Saya harap melalui rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pembinaan eks penyandang penyakit sosial terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Provinsi Kaltim dapat membawa hasil yang positif terhadap permasalahan kesejahteraan sosial di daerah kita," pungkasnya.