Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) segera meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan menyelesaikan target Zero Desa Tertinggal pada tahun 2023. Tercatat, saat ini tinggal 17 desa lagi yang tersisa untuk diberi atensi pembangunan.
“Hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 di Provinsi Kaltim, status desa Mandiri dan Maju terus bertambah. Saat ini tinggal tersisa 17 (desa tertinggal) lagi,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Katim, Anwar Sanusi, dilansir dari kaltimprov.go.id, Senin (29/5).
Anwar mengatakan, untuk meningkatkan status desa tertinggal menjadi desa maju tidak serta merta dengan ukuran pembangunan fisik, melainkan juga penyediaan fasilitas lainnya, salah satunya pelayanan kesehatan.
“Hasil bedah IDM pada 17 desa tertinggal tersebut menunjukkan beberapa permasalahan serupa. Yang terpenting adalah ketersediaan tenaga kesehatan,” katanya.
Anwar melanjutkan, keterbukaan ruang publik di desa, akses air bersih, serta akses listrik juga menjadi indikator yang harus dipenuhi dalam meningkatkan status indeks pembangunan desa.
Selain itu, indikator keterbukaan wilayah jalan desa untuk akses kendaraan dan indikator potensi rawan bencana juga menjadi perhatian pemerintahannya.
"Semua indikator tersebut secara bertahap terus kita upayakan ketersediaannya, baik program dari Pemprov Kaltim maupun kabupaten dan kota,” terangnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Isran Noor, meminta seluruh OPD bekerja keras menuntaskan target Zero Desa Tertinggal sebelum masa jabatannya berakhir tahun ini. Ia berharap, 518 desa tertinggal yang tercatat selama ia menjabat akan berakhir menjadi desa maju dan mandiri pada tahun ini.
“Pada IDM 2018, saat itu jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal tercatat sebanyak 518 desa. Kita optimis mampu menuntaskan desa tertinggal yang kini tersisa 17 desa lewat bankeu dan upaya lainnya," katanya.