Pemprov Katim gandeng BPKP efisiensi anggaran program untuk sejahterakan rakyat

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berupaya mewujudkan program yang menyejahterakan masyarakat secara langsung dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, menyebut koordinasi intens dengan BPKP untuk mengasesmen penganggaran sebagai evaluasi demi terciptanya program yang efisien.

“Ini sangat luar biasa. Harusnya ini (kerja sama dengan BPKP) rutin dilaksanakan. Memang pekerjaan ini berat tapi harus dikerjakan agar tidak berlarut-larut. Alhamdulillah telah dilaksanakan di awal tahun jadi ke depan bisa diperbaiki,” kata Hadi melalui instagram @pemprov_kaltim, Selasa (2/5).

Hadi mengatakan, perencanaan dan penganggaran harus tepat sasaran dan tidak mubazir. Untuk itu, ia meminta hasil evaluasi dari BPKP yang dinilai tidak efektif, tidak tepat sasaran dan mubazir segera diperbaiki demi kemajuan dalam pembangunan Kaltim ke depan.

“Harus ada tindaklanjut secara teknis oleh instansi terkait agar sebagaimana rupiah yang digelontorkan kepada masyarakat itu benar-benar sesuai sasaran,” katanya.

Hadi pun meminta semua jenis penganggaran dan perencanaan harus terpantau dan dievaluasi. Ia juga ingin perangkat daerah meyakinkan masyarakat bahwa Pemprov telah bekerja maksimal.

“Kita punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan anggaran karena anggaran dari masyarakat harus dikembalikan kepada masyarakat. Kita berharap masyarakat puas. Hasilnya tidak akan memuaskan semua orang karena dana kita terbatas. Tapi yang terbatas ini harus efektif dan efisien,” tutupnya.