Pandeglang dukung perlindungan anak dan perempuan berbasis masyarakat

Bupati Pandeglang, Irna Narulita, menyebut penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dibentuk lembaga terpadu. Nantinya, lembaga tersebut bertujuan untuk perlindungan anak berbasis masyarakat.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak dibutuhkan kolaborasi seluruh komponen, mulai dari Pemerintah, masyarakat serta lembaga pemerhati perempuan dan anak,” tegas Irna pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak, Senin (14/11).

Irna menuturkan, memang untuk pencegahan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak tersebut dibutuhkan kolaborasi seluruh komponen. Baik dari elemen masyarakat, pemerintah serta lembaga pemerhati perempuan dan anak.

“Oleh karena itu perlu ada penanganan mulai dari tingkat kabupaten hingga RT,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, menyampaikan bawah selama musim pandemi Covid-19 melanda dunia, tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan di berbagai daerah di Indonesia.

"Hal itu pemicunya, dikarenakan banyak orang tua dan anak mengalami depresi yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Sebab pandemi Covid-19 itu dampak terhadap ekonomi cukup dirasa oleh masyarakat," ungkapnya.

upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut, lanjut Kak Seto, yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

"Salah satunya dengan dibentuknya tim perlindungan perempuan dan anak di tiap RT, sehingga diyakini akan meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena nantinya tim itu melakukan pendampingan terhadap masyarakat," katanya.

Kegiatan FGD ini digelar oleh Kejaksaan Negeri Pandeglang mengundang narasumber Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi alias Kak Seto serta dihadiri oleh Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kepala Kejaksaan Negeri Se- Provinsi Banten, para Kepala OPD, para pendidik serta pemerhati perempuan dan anak.