Anggota DPRD Pati: Program Kartu Prakerja hanya seremoni belaka

HM Sukarno, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, berpendapat program Kartu Prakerja dari pemerintah pusat belum memberikan manfaat bagi warga Pati.

Sukarno menilai program tersebut hanyalah tindakan seremonial karena tidak adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

"Pemberitaan tentang Kartu Prakerja dari pemerintah pusat hanya terdengar samar, sebab sosialisasinya belum pernah dijalankan," kata Sukarno pada Senin (31/7).

Kartu Prakerja sebenarnya sudah muncul sebelum pandemi dan digunakan untuk memfasilitasi para tenaga kerja pemula, termasuk fresh graduate atau sarjana baru. Agar dapat berinovasi dan menciptakan lapangan kerja baru atau berwirausaha.

Namun, Sukarno mempertanyakan apakah di Pati sudah tersentuh dengan program Kartu Prakerja ini. Menurutnya, Dinas Tenaga Kerja mungkin yang mengurusi, tetapi belum ada informasi atau instruksi dari pemerintah pusat yang menyebabkan kurangnya sosialisasi.

“Jadi yang saya pertanyakan, apakah di Pati belum tersentuh Kartu Prakerja? Jawabannya pasti Dinas Tenaga Kerja yang mengurusi. Namun ternyata belum ada informasi tentang Kartu Prakerja di Pati. Kalaupun sudah ada, mungkin belum ada instruksi dari pemerintah pusat, jadi kurang ada sosialisasi,” ungkapnya.

Padahal pada saat ini, para pencari kerja pemula di Pati mengalami kesulitan karena tidak dapat mengakses Kartu Prakerja. Sukarno berharap agar program Kartu Prakerja bisa bermanfaat bagi para pencari kerja yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka dapat mengawali usaha mandiri atau memenuhi kebutuhan lainnya.

“Semoga Kartu Prakerja di Pati ada dan bisa bermanfaat bagi para pencari kerja yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan, sehingga bisa mengawali, merintis, membuka usaha mandiri, atau untuk kebutuhan lain,” terangnya.