Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerapkan reformasi birokrasi tematik untuk meningkatkan sinergitas dan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni meminta implementasi reformasi ini disosialisasikan berkali-kali supaya seluruh ASN memahami pelaksanaan reformasi ini.
"Untuk Itu, implementasi reformasi birokrasi tematik mulai sekarang harus terus digaungkan. Artinya, terus disosialisasikan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali," pesan Sri saat membuka Webinar Nasional dengan tema "Sinergitas Stakeholders dan Penguatan Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik di Kalimantan Timur, Senin (10/4).
Dikutip dari kaltimprov.go.id, pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini diprogramkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik. Sri mengatakan reformasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan profesionalitas kinerja Pemprov Kaltim.
"Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi tematik diharapkan seluruh ASN semakin bersemangat bekerja. Termasuk bagaimana pola kerja organisasi yang harus dibangun saat sekarang," katanya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menjelaskan terdapat empat fokus dalam RB tematik, yakni birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program aktual prioritas Presiden dan Wakil Presiden.
"Penerapan reformasi birokrasi tematik ini adalah penjabaran arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan reformasi birokrasi harus punya dampak langsung bagi masyarakat," pungkasnya.