Seperti sebelum-sebelumnya, potensi terjadinya gangguan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 juga berpeluang terjadi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun telah melakukan pemetaan sejak Agustus 2022 terhadap 4 dimensi: sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
Terdapat 3 subdimensi yang menjadi acuan dalam dimensi sosial politik, yakni keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan otoritas penyelenggara negara. Adapun dimensi penyelenggara pemilu disusun atas subdimensi hak memilih, kampanye, pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu, serta pengawasan.
Kemudian, subdimensi hak pilih dan kampanye calon menjadi bagian dari dimensi kontestasi. Sementara itu, dimensi partisipasi tersusun atas partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat.
Menyangkut pengukuran kerawanan, Bawaslu memberikan bobot berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota. Suatu provinsi dinyatakan memiliki kerawanan tinggi apabila skornya 68,5-100, kerawanan sedang 21,7-68,5, dan kerawanan rendah skor di bawah 21,7.
Kabupaten/kota dinilai memiliki kerawanan tinggi jika mendapat skor 49,33-100 dan kerawanan sedang 13,47-49,32. Apabila skor di bawah 13,46, maka masuk kategori kerawanan sedang.
Mengintensifkan pengamanan
Sekalipun masuk kategori kerawanan rendah, aparat kepolisian mulai mengintensifkan pengamanan di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah (Kalteng) menjelang Pemilu 2024. Ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga.
Untuk memastikan tidak ada gejolak sosial, Kapolda Kalteng, Irjen Djoko Poerwanto, rutin turun ke lapangan dan bertemu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat. Pun mengecek kesiapan satuan di bawahnya, seperti di Polres Sukamara.
"Kita samakan persepsi, yang mana kata kuncinya adalah komunikasi timbal balik, untuk menjaga Sukamara agar aman dan nyaman," ujar Djoko, Rabu (29/11).
Dalam kesempatan tersebut, eks Kapolda NTB ini juga membagikan bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako dan uang tunai. Bantuan dibagikan kepada sejumlah warakawuri, anak yatim piatu, dan kader posyandu setempat yang berperan aktif menanggulangi stunting.
Kapolres Sukamara, AKBP Dewa Made Palguna, menambahkan, jajarannya diberikan arahan untuk memelihara dan menjaga situasi kamtibmas.
"Beliau juga mengarahkan kami bahwa Polri sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Jadikan tugas-tugas itu merupakan amanah laksanakan dengan ikhlas dan kebersamaan," tuturnya.
Potensi gesekan
Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meyakini potensi gesekan akibat pemilu dapat diantisipasi dengan baik. Sebab, pengamanan dan mitigasi sudah dilakukan aparat.
Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, menerangkan, kerucuhan akan terjadi atau tidak akibat pemilu tergantung dari sikap penyelenggara dan elite politik. Pangkalnya, keduanya menjadi aktor sentral "pesta demokrasi".
"Itu akan tergantung penyelenggara dan elite menjalankan konstestasi," jelasnya kepada Alinea.id. "Kalau pemilih yang akan berinisiatif untuk chaos, saya yakin tidak."
Tingkat kerawanan Pemilu 2024 di 34 provinsi:
A. Kerawanan tinggi
1. DKI Jakarta 88,95
2. Sulawesi Utara 87,48
3. Maluku Utara 84,86
4. Jawa Barat 77,04
5. Kalimantan Timur 77,04
B. Kerawanan sedang
1. Banten 66,53
2. Lampung 64,61
3. Riau 62,59
4. Papua 57,27
5. NTT 56,75
6. Sumatera Utara 53,69
7. Maluku 53,48
8. Papua Barat 53,35
9. Kalimantan Selatan 52,9
10. Sulawesi Tengah 52,75
11. Bali 45,44
12. Gorontalo 43,44
13. Sulawesi Barat 43,02
14. DIY 40,33
15. Kepulauan Riau 39,68
16. Sumatera Barat 38,32
17. Sulawesi Tenggara 38,06
18. Aceh 35,07
19. Sumatera Selatan 34,83
20. Jawa Tengah 29,89
21. Bangka Belitung 29,89
C. Kerawanan rendah
1. Kalimantan Utara 20,36
2. Kalimantan Tengah 18,77
3. Jawa Timur 14,74
4. Kalimantan Barat 12,69
5. Jambi 12,03
6. NTB 11,09
7. Sulawesi Selatan 10,3
8. Bengkulu 3,79
