Wagub Kaltim minta pembangunan IKN tidak bebankan masyarakat

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kalyim), Hadi Mulyadi meminta penjelasan dari pemerintah pusat terkait wacana dana patungan atau crowdfunding dari masyarakat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hadi mengatakan, pihaknya berharap pembangunan IKN menggunakan APBN dan investor, sehingga tidak membebani masyarakat.

”Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN,” kata Hadi, dikutip Senin (4/4).

Hadi menjelaskan, skema awal rencana pembangunan IKN hanya menyinggung pendanaan dari pemerintah pusat dan para investor. Tidak ada dana patungan dari masyarakat.

Orang nomor dua di Kaltim ini berpendapat, mungkin yang dimaksud dana patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat mampu atau berkecukupan secara finansial. Sehingga masyarakat yang dimaksud adalah para pengusaha tambang, kelapa sawit, dan  pengusaha di berbagai bidang lainnya.

”Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat,” tuturnya.

Seperti diketahui, belakangan ini ramai diperbincangkan masalah patungan dana dari masyarakat atau crowdfunding. Salah satunya disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, yang menyinggung membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan IKN.

Crowdfunding dinilai dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN. Menurut Bambang, pentingnya urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang.