Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin mendorong seluruh instansi di wilayahnya segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), atau yang lebih dikenal dengan E-Government. Hal tersebut sebagai langkah adaptasi modernisasi dan demi mengoptimalkan pelayanan publik.

Wahdi menyampaikan, sistem E-Government akan terintegrasi dengan seluruh instansi kantor pemerintahan di Kota Metro untuk menjamin jalannya sistem pemerintah yang ideal bagi masyarakat.

“Hal ini dilakukan untuk mewujudkan percepatan implementasi  SPBE di seluruh instansi pemerintah. Bukan hanya di Kominfo saja yang bergerak, melainkan di seluruh instansi juga harus berperan,” kata Wahdi saat beraudiensi dengan Tim SPBE Kota Metro, Senin (21/3).

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, Subehi menjelaskan, sistem E-Government yang diterapkan di Pemkot Metro saat ini yakni, E-SDM. Aplikasi ini mengintegrasikan sistem kepegawaian ASN Pemkot Metro.

Ia menambahkan, selain E-SDM, kedepannya Pemkot Metro juga akan mengaplikasi Kartu Metro Ceria di masyarakat.

“Mengelola E-Government baik di daerah menghadapi tantangan yang sangat besar seperti kelembagaan. Sehingga diperlukan dukungan dan komitmen pemerintah daerah, khususnya Dinas Kominfo dalam mendukung pelaksanaan (SPBE),” ujar Kadis Kominfo.

Subehi juga menjelaskan, terkait pengelolaan nama domain, pemerintah wajib menempatkan servernya di dalam negeri. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan negara.

“Pemerintah wajib menempatkan servernya di dalam negeri, menggunakan IP alokasi Indonesia dan menggunakan DNS domain .(dot) id,” pungkasnya.