Wali Kota Seoul Park Won-soon pada Senin (29/10) mengumumkan, per 2021 seluruh murid dari sekolah swasta maupun negeri di Seoul akan mendapat makan siang gratis.
Sejak 2011, Seoul telah menyediakan makan siang gratis bagi seluruh murid jenjang sekolah dasar (SD) negeri dan dilanjutkan pada 2014 di mana program tersebut diberlakukan bagi seluruh murid di sekolah menengah pertama (SMP) negeri.
Dengan rencana Park ini, maka pembebasan biaya makan siang di sekolah-sekolah di Seoul akan diperluas hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah swasta dengan biaya sebesar US$615 juta setiap tahunnya.
Ada sekitar 320 SMA, 390 SMP, dan 608 SD di seluruh Ibu Kota Korea Selatan yang direncanakan akan diikutsertakan dalam program ini.
"Konstitusi kita menyatakan bahwa pendidikan wajib belajar harus bebas biaya bagi seluruh warga negara. Skema makan siang di sekolah gratis didasarkan pada konstitusi, karena makan siang juga merupakan bagian dari pendidikan wajib. Ini bukan hanya soal memberi makan siang gratis, namun juga memastikan bahwa anak-anak kami sehat saat mereka di sekolah," jelas Park.
Sebanyak 39.354 murid atau sekitar 15,3% dari semua murid SMA di Seoul mendapat tunjangan negara untuk makan siang sekolah karena berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan sebesar 60% dari pendapatan rata-rata. Untuk menerima tunjangan ini, murid harus menyerahkan aplikasi permohonan ke sekolah.
Menurut Wali Kota Park, beberapa murid enggan mempergunakan tunjangan ini karena takut akan distigmatisasi. Salah satu tujuan dari rencananya untuk menggratiskan makanan adalah supaya tidak ada lagi murid yang perlu menggunakan tunjangan tersebut.
"Murid kita menanggung kompetisi akademik yang intens saat mereka ada di sekolah. Saya harap setidaknya mereka dapat menikmati hak dasar yang pantas mereka dapatkan saat makan siang," lanjutnya.
Program ini akan berjalan dengan dukungan keuangan dari Kantor Pendidikan Kota Seoul, Pemerintan Metropolitian Seoul, dan 25 kantor distrik.
Kantor Pendidikan Kota Seoul akan menanggung 50% biaya dari keseluruhan anggaran, sementara Pemerintah Metropolitan Seoul akan membiayai sebesar 30%, dan masing-masing kantor distrik akan bertanggungjawab atas 20% sisanya.
Tingkat kemandirian keuangan rata-rata dari 25 kantor distrik Seoul adalah 29,3%, yang artinya rencana Wali Kota Park ini dapat membebani keadaan keuangan mereka.
Merespons hal ini, Wali Kota Distrik Dongdaemun Yoo Deok-yeol berpendapat bahwa pemerintah pusatlah yang seharusnya menanggung pembiayaan dari rencana ini. Dia menegaskan, meski tidak ada kantor daerah yang menentang rencana Wali Kota Park, namun pemerintah pusat sebaiknya turun tangan dan mengambil alih.
"Kementerian Pendidikan sedang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan SMA gratis yang dimulai tahun depan, tapi alokasi anggaran tersebut menolak untuk mengakui bahwa makan siang merupakan bagian dari pendidikan wajib," jelasnya dalam kesempatan yang sama.
Wali Kota Park yang berasal dari Partai Demokrat telah dikritisi akibat kebijakan-kebijakannya yang dinilai sebagai agenda kerakyatan untuk kesuksesannya pada pemilihan presiden selanjutnya.
Sejumlah politisi termasuk Hong Moon-pyo dari Partai Kebebasan Korea, sebuah partai politik kanan-tengah di Korea Selatan, mengatakan bahwa agenda kesejahteraan Park tidak realistis dan dilakukan karena ingin memenangkan pilpres mendatang. (The Korean Herald)
