Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (7/11) mengatakan dirinya berharap dapat bekerja sama dengan Kongres terkait dengan kepentingannya untuk mendanai pembangunan dinding perbatasan AS-Meksiko dan penanganan ribuan imigran muda yang menetap di negara itu tanpa status hukum.
Berbicara pasca-pemilu paruh waktu, Trump menegaskan keinginannya agar Kongres menyediakan cukup uang untuk membangun dinding perbatasan di sepanjang perbatasan AS di bagian selatan dengan Meksiko. Meski demikian, Trump menuturkan dia tidak akan mengancam penutupan pemerintahan atau government shutdown atas isu ini.
"Kami membutuhkan uang untuk membangun tembok, seluruhnya, bukan hanya sebagian," ujar Trump kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada Selasa (6/11).
Dia menambahkan, "Kita membutuhkan dinding, banyak orang Demokrat tahu bahwa kita membutuhkan dinding, dan kita hanya harus melihat apa yang terjadi."
Presiden asal Partai Republik itu juga menyatakan dia melihat potensi untuk bekerja sama dengan Demokrat atas program Penangguhan Tindakan terhadap Anak-Anak Imigran Ilegal (DACA). Namun, dia masih harus melihat bagaimana Mahkamah Agung AS memutuskan masalah ini.
DACA melindungi imigran muda tanpa dokumen dari deportasi. Program ini mengizinkan anak-anak muda yang datang ke Amerika sebelum berusia 16 tahun dan datang sebelum bulan Juni 2007 untuk bekerja dan belajar di Amerika dan berdinas di militer. Mereka sebagian besar berasal dari Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah.
Pemerintahan Trump pada hari Senin (5/11) telah meminta Mahkamah Agung untuk mengizinkannya mengakhiri program tersebut.
"Saya rasa kami dapat melakukan sesuatu yang berkaitan dengan DACA," kata Trump kepada wartawan. "Kami akan melihat apa yang terjadi di Mahkamah Agung."
Hasil pemilu paruh paruh waktu AS menunjukkan Partai Demokrat berhasil merebut kontrol atas House of Representatives atau DPR dari tangan Partai Republik. Sementara itu, Republikan berhasil mempertahankan kekuasaan mereka di Senat.
Kemenangan Demokrat di DPR disebut berdampak signifikan bagi kebijakan Trump dalam dua tahun terakhir masa jabatannya. (Reuters)