Ketua parlemen: Sri Lanka tidak punya perdana menteri

Ketua parlemen Sri Lanka Karu Jayasuriya pada Kamis (15/11) mengatakan, dalam pandangannya negara itu tidak memiliki perdana menteri atau kabinet setelah mosi tidak percaya disahkan.

Parlemen mengesahkan mosi tersebut terhadap Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang baru-baru ini diangkat. Mosi tidak percaya dilayangkan dengan dukungan 122 di antara 225 anggota badan legislatif.

Namun, Presiden Maithripala Sirisena dalam sepucuk surat kepada ketua parlemen menyatakan dia tidak dapat menerima mosi tidak percaya tersebut karena ketua parlemen sepertinya telah mengabaikan konstitusi, prosedur parlemen, dan tradisi.

Sirisena, yang memicu krisis dengan memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan menunjuk Rajapaksa, mantan presiden sekaligus tokoh pro-China, untuk menduduki jabatan itu bulan lalu. 

Pekan lalu, Presiden Sirisena membubarkan parlemen dan memerintahkan pemilihan sebagai cara untuk memecah kebuntuan. Tetapi Mahkamah Agung memerintahkan penangguhan dekrit presiden pada Selasa (13/11).

Keputusan Presiden Sirisena untuk membubarkan parlemen, yang memperburuk krisis politik besar yang sudah terjadi, mengundang kecaman dari Barat, termasuk Amerika Serikat dan Inggris.

Sirisena membubarkan parlemen pada Jumat malam (9/11), hanya lima hari sebelum parlemen bersidang lagi dan presiden itu dalam posisi berbahaya kehilangan jabatan akibat mosi tidak percaya. Tidak hanya itu, Sirisena juga menyerukan pemilihan umum pada 5 Januari.

Biro Urusan Asia Selatan dan Tengah Amerika Serikat mengatakan di Twitter, AS "sangat prihatin atas kabar bahwa Parlemen Sri Lanka akan dibubarkan, memperdalam lagi krisis politik". Demokrasi perlu dihormati untuk menjamin stabilitas dan kesejahteraan, ungkap pernyataan tersebut.

Menteri Negara untuk Asia dan Pasifik Inggris Mark Field turut berkicau meluapkan keprihatinannya tentang pembubaran parlemen Sri Lanka.

"Sebagai teman Sri Lanka, Inggris menyerukan semua pihak untuk menjunjung tinggi konstitusi dan menghormati insititusi-institusi dan proses demokratis," kata dia.

Kementerian  Luar Negeri Kanada juga mentwit bahwa pihaknya "sangat prihatin" mengenai keputusan tersebut dan merujuk kepada risiko-risiko untuk kerja rekonsiliasi setelah perang saudara di Sri Lanka. "Situasi politik tak menentu ini merusak masa depan demokrasi Sri Lanka dan komitmennya mengenai rekonsiliasi dan akuntabilitas." 

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyatakan keprihatinan dan kekecewaan dalam pernyataan yang menyebutkan langkah pembubaran parlemen memengaruhi tradisi demokrasi yang sudah lama di Sri Lanka dan menimbulkan risiko bagi stabilitas dan kesejahteraan. (Ant)