Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa di era globalisasi sangat penting untuk menekan ketimpangan. Jika tidak, maka dikhawatirkan dapat memicu reaksi negatif terhadap globalisasi itu sendiri.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Working Lunch: Promoting Inclusive Growth in The Digital Age dalam rangkaian KTT APEC 2018 Papua Nugini pada Minggu (18/11).
"Kalau kita mau bicara pembangunan yang inklusif jelas kita harus bicara mengenai Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden yang diterima Alinea.id pada Senin (19/11).
Menurut Jokowi, berdasarkan data pada 2017, total UMKM Indonesia saat ini sebanyak 62,9 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut sebanyak enam juta UMKM sudah melakukan kegiatannya secara daring.
Demi menyesuaikan orientasi pembangunan dalam era revolusi industri 4.0 dengan siklus yang baru, Presiden Jokowi mengharuskan adanya pembukaan peluang.
"Dalam 30 tahun mendatang, dalam visi APEC Post Bogor, pengurangan ketimpangan harus mendapat prioritas," lanjutnya di APEC Haus, Port Moresby, Papua Nugini (PNG).
Mantan Gubernur DKI ini memandang pemberdayaan manusia diperlukan agar turut berkontribusi serta adanya rasa menjadi bagian dari pembangunan. Untuk itu, Indonesia telah menyusun peta jalan Kebijakan Ekonomi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia tahun 2017-2025.
"Untuk memaksimalkan manfaat ekonomi digital, reformasi struktural harus dilakukan. Reformasi ini diperlukan untuk meningkatkan investasi di bidang ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang digital ready," kata Presiden Jokowi.