Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun sejarahnya, KTT APEC yang berakhir pada Minggu (18/11), gagal menyetujui komunike bersama.
Seluruh pemimpin APEC yang berkumpul di Papua Nugini untuk menggelar KTT tahunan telah mencapai kesepakatan, namun tidak demikian dengan China.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Minggu (18/11) mengonfirmasi kabar tersebut. Menurutnya friksi muncul dalam isu perdagangan.
"Ada perbedaan visi pada elemen tertentu," kata Trudeau.
Menurut seorang pejabat Amerika Serikat yang terlibat dalam negosiasi, China kemungkinan khawatir soal aturan spesifik praktik perdagangan yang tidak adil.
Pejabat tersebut menambahkan bahwa aturan yang paling bermasalah bagi China terdapat pada poin, "Kami setuju untuk memerangi proteksionisme termasuk semua praktik perdagangan yang tidak adil."
Sementara itu, merespons kegagalan deklarasi akhir KTT APEC, PM Papua Nugini Peter O'Neill mengatakan, "Kita tahu ada dua raksasa di ruangan."
Ketika ditanya masalah-masalah utama apa yang menyebabkan kesepakatan tidak tercapai, O'Neill menjawab, "Organisasi Perdagangan Dunia dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia. APEC tidak punya piagam terkait Organisasi Perdagangan Dunia, itu adalah fakta. Masalah-masalah itu bisa diangkat di Organisasi Perdagangan Dunia."
Perselisihan dua raksasa
Perang dagang antara AS dan China menjadi fokus utama pidato Wakil Presiden AS Mike Pence dan Presiden Xi Jinping pada Sabtu (17/11).
Presiden Xi bicara tentang perlunya kerja sama dan perdagangan global. Dia menekankan bahwa seluruh perbedaan dapat dijembatani melalui konsultasi.
"Sejarah telah menunjukkan bahwa konfrontasi, baik dalam bentuk perang dingin, perang panas atau perang dagang tidak akan menghasilkan pemenang," ungkap Xi yang disambut dengan tepuk tangan para hadirin.
Namun Wapres Pence mengatakan bahwa Washington tidak akan menyudahi perang dagang dengan Beijing sampai situasinya berubah.
"China telah mengambil keuntungan dari AS selama bertahun-tahun dan masa-masa itu telah berakhir," tutur Pence dalam pidatonya di Port Moresby.
Pemerintahan Trump telah mengenakan tarif US$250 miliar bagi produk-produk China sejak Juli lalu. Tarif tersebut akan meningkat pada 1 Januari, dan hal itu dinilai akan semakin memanaskan situasi.
China sejauh ini membalas dengan mengenakan tarif US$110 miliar bagi produk AS dan kemungkinan akan meresponsnya lebih jika Negeri Paman Sam benar-benar melanjutkan kenaikan tarif pada Januari mendatang.
Selain itu, pidato Wapres Pence juga menyoroti kebijakan China yang memberi pinjaman ke negara-negara berkembang di Pasifik dan sekitarnya.
"Syarat-syarat pinjaman tersebut seringkali tidak jelas. Proyek yang mereka dukung sering tidak berkelanjutan dan berkualitas buruk. Terlalu sering, mereka datang dengan jeratan dan berujung pada utang yang fantastis ... AS berurusan secara adil, terbuka. Kami tidak menawarkan sabuk yang membatasi atau jalan satu arah," papar Wapres Pence yang menyindir inisiatif One Belt One Road yang digagas Presiden Xi.
Dalam kesempatan yang sama, Pence mengumumkan bahwa AS akan bermitra dengan Australia dan Papua Nugini untuk mengembangkan pangkalan militer di pulau Manus di Papua Nugini. Pence tidak merincinya, namun pengumuman itu muncul ketika AS berusaha melawan penumpukan militer Tiongkok di Laut China Selatan dan sekitarnya.
Kementerian Luar Negeri China mengecam pernyataan Pence.
"Saran kami bagi negara bersangkutan adalah bahwa alih-alih menunjuk pada orang lain, akan lebih baik untuk menyesuaikan perbuatannya dengan kata-katanya dan benar-benar memperlakukan semua negara, besar atau kecil, sama rata," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying lewat sebuah pernyataan.
Dia menambahkan, "Tidak ada satu pun negara berkembang yang terperosok ke dalam kesulitan utang karena kerja samanya dengan China. Sebaliknya, kerja sama mereka dengan China telah membantu mereka meningkatkan kapasitas mereka untuk pembangunan secara mandiri dan kehidupan masyarakat mereka." (CNN dan Ant)
