Ada tuntutan perbanyak larangan mengenakan jilbab di sekolah India

Kelompok-kelompok Hindu menuntut pembatasan lebih besar terkait penggunaan jilbab di ruang kelas setelah keputusan Pengadilan Karnataka India menyebutkan bahwa menggunakan jilbab di sekolah bukanlah peraturan wajib. Sebelumnya, protes keras dari kalangan muslim datang ketika siswa-siswa berjilbab diusir dari kelas karena alasan pakaian yang mereka kenakan.  

Mengutip Reuters, Kamis (17/3) keputusan Pengadilan Tinggi Karnataka yang mendukung larangan jilbab juga telah disambut oleh para menteri federal dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berbasis nasionalis Hindu. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan, para siswa harus menghindari berpakaian yang menunjukkan identitas agama di kelas.

"Kami adalah negara Hindu dan kami tidak ingin melihat pakaian agama apa pun di lembaga pendidikan negara," kata Presiden kelompok Hindu pertama Akhil Bharat Hindu Maha Sabha, Rishi Trivedi.

Larangan di Karnataka yang dikuasai BJP telah memicu protes oleh beberapa siswa dan orang tua muslim, dan protes balik oleh siswa Hindu. Kritik terhadap larangan itu mengatakan itu adalah cara lain untuk meminggirkan komunitas muslim yang menyumbang sekitar 13% dari 1,35 miliar orang India yang mayoritas Hindu.

Para pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP), afiliasi dari RSS, organisasi induk BJP, mengatakan, mereka telah meminta larangan jilbab di negara bagian asal Modi di Gujarat dan akan segera menulis surat kepada negara bagian terpadat di negara itu, Uttar Pradesh.

"Jilbab tidak diperbolehkan di pasukan pertahanan, polisi, dan kantor pemerintah, lalu mengapa ada desakan jilbab di sekolah dan perguruan tinggi?" kata Sekretaris VHP Gujarat, Ashok Raval.

Menteri Pendidikan Gujarat Jitu Vaghani menolak berkomentar. Seorang menteri negara bagian dan seorang birokrat yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan tidak ada rencana segera untuk melarang jilbab di sekolah.

Siswa yang menentang larangan jilbab di sekolah Karnataka Ayesha Almas mengatakan, ada ketakutan nyata bahwa larangan ini akan berlaku secara nasional. Remaja 18 tahun itu mengatakan, dia tidak bersekolah sejak akhir Desember setelah pihak berwenang melarang gadis-gadis muslim mengenakan jilbab, bahkan sebelum larangan di seluruh negara bagian datang pada awal Februari.