Adik mantan PM Malaysia didenda terkait skandal korupsi 1MDB

Malaysia mendenda saudara laki-laki mantan PM Najib Razak dan sejumlah orang serta perusahaan yang diduga menerima dana 1MDB. Demikian disampaikan Ketua Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) Latheefa Koya, Senin (7/10).

Penyelidik Malaysia dan Amerika Serikat menuturkan bahwa sekitar US$4,5 miliar dana 1MDB telah disalahgunakan. 

1MDB adalah lembaga investasi yang didirikan Najib Razak pada tahun 2009 untuk memberikan manfaat pada rakyatnya. Gagasannya, 1MDB akan berinvestasi dalam sejumlah proyek di seluruh dunia, kemudian keuntungannya akan dikembalikan pada rakyat Malaysia.

Namun, dalam praktiknya, organisasi ini dituduh telah menyedot dana negara ke rekening pribadi Najib Razak dan orang-orang dekatnya.

Najib, yang kalah dalam pemilu tahun lalu, kini menghadapi puluhan tuduhan korupsi dan pencucian uang. Dia disebut telah menerima sekitar US$1 miliar dari 1MDB. Namun, pria yang merupakan anak dari mantan PM kedua Malaysia, Abdul Razak Hussein, itu telah berkali-kali mengatakan dirinya tidak bersalah.

Latheefa menuturkan bahwa 80 individu dan entitas menerima dana sebesar 420 juta ringgit dari 1MDB. Namun, dia tidak merinci jumlah denda yang dikenakan.

"Kami telah mengeluarkan pemberitahuan gabungan terhadap semua orang dan entitas agar mereka membayar denda," kata Latheefa, menambahkan bahwa mereka dapat didenda hingga 2,5 kali dari jumlah yang mereka terima.

Di antara individu yang dikenakan denda adalah Nazir Razak, saudara Najib Razak, yang merupakan mantan direktur bank terbesar kedua Malaysia, CIMB. Selain itu, ada pula Sharir Abdul Samad, mantan direktur perusahaan perkebunan kelapa sawit negara, Felda, yang juga mantan menteri kabinet Najib.

"Nazir telah menerima sekitar 25,7 juta ringgit dalam bentuk cek dari 1MDB," kata Latheefa.

Nazir dan Shahrir belum berkomentar terkait ini.

Data yang dimiliki MACC menunjukkan bahwa dana 1MDB juga didistribusikan ke sejumlah perusahaan, partai politik dan organisasi yang terkait dengan koalisi Najib.

Setelah memenangkan pemilu tahun lalu, pemerintahan PM Mahathir Mohamad telah membuka kembali penyelidikan 1MDB. Puluhan pejabat tinggi didakwa, selain itu diajukan pula penyitaan sebagai upaya untuk mengembalikan dana terkait skandal 1MDB.

Malaysia juga telah menuntut Goldman Sachs atas perannya sebagai penjamin dan pengatur tiga penjualan obligasi senilai US$6,5 miliar untuk 1MDB.

Sejak 2016, Kementerian Kehakiman AS telah mengajukan tuntutan penyitaan aset bernilai US$1,7 miliar yang diduga dibeli dengan dana korupsi 1MDB, termasuk jet pribadi, real estat mewah dan perhiasan.