Aktivis HAM luncurkan panduan kumpulkan bukti kekerasan seksual saat perang

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Nadia Murad meluncurkan pedoman global tentang cara mengumpulkan bukti dengan aman dan efektif, dari para penyintas dan saksi kekerasan seksual yang terjadi di saat konflik. Pedoman itu telah dipresentasikan kepada PBB.

Dilansir Reuters, Kamis (14/4), Murad yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 2018 atas upayanya untuk mengakhiri pemerkosaan sebagai senjata perang, pertama kali berbicara kepada Dewan Keamanan PBB pada 2015 saat usianya masih 22 tahun. Aktivis asal Irak ini menggambarkan penyiksaan dan pemerkosaan yang dideritanya saat diperbudak oleh ISIS setahun sebelumnya.

Dijuluki Kode Murad, panduan baru tersebut dikembangkan dengan pendanaan Inggris oleh kelompok kampanye Nadia's Initiative dan Institute for International Criminal Investigations, yang bertujuan untuk mengurangi risiko trauma lebih lanjut bagi para penyintas ketika memberikan bukti.

"Kode Murad menjabarkan pedoman yang jelas dan praktis untuk memusatkan kebutuhan para penyintas saat mengumpulkan bukti, dan memastikan bahwa mereka menerima keadilan dan dukungan, bukan dampaknya. Korban selamat setidaknya layak mendapatkan perlindungan," katanya.

Panduan itu makin gencar dibahas ketika PBB mengatakan banyak menerima laporan pemerkosaan dan kekerasan seksual di Ukraina. Kelompok hak asasi manusia Ukraina menuduh pasukan Rusia menggunakan pemerkosaan sebagai senjata perang. Sejak menginvasi Ukraina pada 24 Februari, Rusia membantah menyerang warga sipil.

"Saya terkejut dengan meningkatnya jumlah laporan kekerasan seksual oleh pasukan Rusia yang muncul dari konflik di Ukraina," kata Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dalam sebuah pernyataan, menyatakan Kode Murad sebagai langkah penting menuju dukungan bagi para penyintas dan membawa pelaku ke pengadilan.

Murad bekerja dengan pengacara hak asasi manusia Amal Clooney untuk melobi Dewan Keamanan agar tim investigasi PBB mengumpulkan, melestarikan, dan menyimpan bukti di Irak tentang tindakan ISIS yang mungkin merupakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Dewan membentuk tim pada 2017 dan mulai bekerja setahun kemudian.