Amnesty desak pemerintah Niger atasi kekerasan terhadap anak

Amnesty mendesak pemerintah Niger untuk melakukan tindakan terkait kekerasan terhadap anak-anak.
Jumlah anak-anak yang terbunuh dan diculik di Niger pada saat konflik di wilayah Tillaberi Barat negara itu, meningkat secara signifikan, ujar sebuah kelompok hak asasi manusia pada Senin (13/9).

“Saat ini, Niger berada di atas jurang. Di beberapa bagian negara itu, seluruh generasi tumbuh dikelilingi oleh kematian dan kehancuran,” kata Matt Wells dari Amnesty International, sambil menyoroti laporan setebal 57 halaman.

Ia mengatakan Pemerintah Nigeria dan mitra internasionalnya harus segera mengambil tindakan untuk memantau dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Pemerintah juga harus melindungi hak-hak dasar semua orang yang terkena dampak konflik mematikan ini, terutama anak-anak.

Sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di London menuding Negara Islam di Shara Besar (ISGS) dan Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) yang berafiliasi dengan al-Qaeda karena menyebabkan kehancuran pada anak-anak di wilayah tersebut.

Menurut The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), kekerasan terhadap warga sipil terkait konflik menyebabkan 544 kematian, yakni antara Januari dan Agustus, atau naik dari sebelumnya yang hanya 397 kematian. 

Pada laporan tersebut tertulis, kelompok bersenjata telah membunuh lebih dari 60 anak di daerah tiga perbatasan Niger pada 2021. Tertulis pula bahwa ISGS tampaknya bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan yang terjadi.

“Kita semua terbiasa mendengar suara tembakan dan melihat orang (mati) berlapis-lapis di atas orang (mati),” kata seorang anak laki-laki yang berhasil selamat dari serangan kelompok bersenjata kepada Amnesty. Terdapat 16 anak laki-laki yang selamat dari serangan tersebut.

Anak laki-laki lain menyaksikan temannya dibunuh dan mengatakan, ia terkadang mengalami mimpi buruk dikejar oleh orang-orang dengan sepeda motor atau melihat temannya memohon kepada penyerang.

Amnesty melaporkan, ISGS telah muncul selama tiga tahun terakhir sebagai kelompok bersenjata dominan di sepanjang perbatasan Niger-Mali. ISGS merekrut orang-orang dari komunitas miskin dan terpinggirkan untuk bergabung.

Selain itu, JNIM juga mengintensifkan upaya rekrutmennya sejak awal tahun dengan fokus pada pemuda dan pemudi, kata laporan tersebut.

Karena tidak adanya tindakan mendesak dari pemerintah untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut, Amnesty memperingatkan situasi seperti ini kemungkinan akan semakin buruk. Hal ini dikarenakan para kelompok bersenjata merasa pemerintah tidak akan melakukan tindakan atas apa yang mereka lakukan.

Sumber: Aljazeera.com