Amerika Serikat akan datang untuk membela Taiwan dan memiliki komitmen untuk mempertahankan pulau yang diklaim China sebagai miliknya, Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Kamis (21/10) waktu setempat. Meskipun begitu, Gedung Putih kemudian mengatakan tidak ada perubahan dalam kebijakan terhadap pulau itu.
Sementara itu, Washington diwajibkan oleh hukum untuk memberi Taiwan sarana untuk membela diri, mengikuti kebijakan ambiguitas strategis tentang apakah akan campur tanan secara militer untuk melindungi Taiwan jika terjadi serangan China.
Tetapi juru bicara Gedung Putih mengatakan, Biden tidak mengumumkan perubahan apa pun dalam kebijakan AS dan tidak ada perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat. Juru bicara tersebut menolak berkomentar lebih lanjut ketika ditanya apakah Biden salah bicara.
"Hubungan pertahanan AS dengan Taiwan dipandu oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan. Kami akan menjunjung tinggi komitmen kami di bawah undang-undang tersebut. Kami akan terus mendukung pertahanan diri Taiwan, dan kami akan terus menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo," katanya.
Menanggapi pernyataan Biden, kantor kepresidenan Taiwan mengatakan, posisi mereka tetap sama, yaitu tidak akan menyerah pada tekanan atau maju terburu-buru ketika mendapat dukungan.
Juru bicara Kantor Kepresidenan Xavier Chang mengatakan, dalam Taiwan akan menunjukkan tekad yang kuat untuk membela diri. Ia juga mencatat tindakan konkret berkelanjutan pemerintahan Biden untuk menunjukkan dukungan kokoh untuk Taiwan.
Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengatakan, ketegangan militer antara Taiwan dan China berada pada titik terburuknya dalam lebih dari 40 tahun. Taiwan mengatakan dirinya adalah negara merdeka dan akan mempertahankan kebebasan dan demokrasinya.
Di sisi lain, China mengatakan Taiwan adalah masalah paling sensitif dan penting dalam hubungannya dengan Amerika Serikat dan telah mengecam apa yang disebutnya kolusi antara Washington dan Taipei.
Sebelumnya pada Kamis, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan, sedang mengejar penyatuan kembali secara damai dengan Taiwan dan menanggapi upaya separatis oleh Partai Progresif Demokratik yang berkuasa.