AS akan membuka kedutaan di Vanuatu, langkah terbaru untuk melawan China di Pasifik

Amerika Serikat berencana untuk membuka kedutaan besar di negara pulau Pasifik Selatan Vanuatu. Ini adalah langkah terbaru Washington untuk meningkatkan kehadiran diplomatiknya di Pasifik untuk melawan pengaruh China yang semakin meningkat.

“Konsisten dengan strategi Indo-Pasifik AS, kehadiran diplomatik permanen di Vanuatu akan memungkinkan Pemerintah AS memperdalam hubungan dengan pejabat dan masyarakat Ni-Vanuatu,” kata Departemen Luar Negeri AS  dalam sebuah pernyataan.

"Mendirikan Kedutaan Besar AS di Port Vila akan memfasilitasi kerja sama bilateral potensial dan bantuan pembangunan, termasuk upaya untuk mengatasi krisis iklim," katanya.

Amerika Serikat memiliki hubungan diplomatik dengan Vanuatu, yang berpenduduk 319.000 jiwa yang tersebar di 80 pulau, namun saat ini diwakili oleh diplomat yang berbasis di New Guinea.

Amerika Serikat membuka kembali kedutaannya di Kepulauan Solomon tahun ini setelah absen selama 30 tahun. Pengumuman Departemen Luar Negeri terbaru ini dilakukan setelah koordinator Indo-Pasifik AS Kurt Campbell melakukan kunjungan bulan ini ke wilayah tersebut, termasuk Vanuatu.

Kedutaan besar AS lainnya direncanakan dibuka di negara kepulauan Pasifik Kiribati dan Tonga.

Terlepas dari dorongan diplomatik, Kepulauan Solomon bulan ini mengumumkan telah memberikan kontrak bernilai jutaan dolar kepada perusahaan negara China untuk meningkatkan pelabuhan internasional di Honiara.

Amerika Serikat dan sekutu regionalnya memiliki kekhawatiran bahwa China memiliki ambisi untuk membangun pangkalan angkatan laut di wilayah tersebut sejak Kepulauan Solomon mencapai pakta keamanan dengan Beijing tahun lalu.

Washington juga telah bekerja untuk memperbarui perjanjian dengan Kepulauan Marshall, Palau, dan Negara Federasi Mikronesia (FSM) di mana ia mempertahankan tanggung jawab atas pertahanan pulau-pulau itu dan mendapatkan akses eksklusif ke sebagian besar wilayah Pasifik.

Pemerintahan Biden mencari lebih dari US$7 miliar selama dua dekade berikutnya untuk bantuan ekonomi ke tiga negara, kata Departemen Luar Negeri pekan lalu, dana dipandang sebagai kunci untuk melindungi mereka dari pengaruh China yang berkembang.