AS berhasil minta China kurangi impor minyak dari Iran

Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan secara diplomatis dengan China, tentang pengurangan impor minyak dari Iran.

Selama ini, pembelian minyak dari Iran oleh perusahaan-perusahaan China, diyakini telah membantu menjaga perekonomian Iran tetap bertahan, meskipun ada sanksi AS yang dirancang untuk menghentikan penjualan tersebut guna menekan Iran untuk mengekang program nuklirnya.

"Kami mengetahui pembelian minyak yang dilakukan perusahaan China dari Iran," kata seorang pejabat senior AS yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah tersebut.

"Kami telah menggunakan otoritas sanksi kami untuk menanggapi penghindaran sanksi Iran, termasuk mereka yang berbisnis dengan China, dan akan terus melakukannya jika perlu," tambahnya.

"Namun, kami telah mencapai kesepakatan secara diplomatis dengan China sebagai bagian dari dialog kami tentang kebijakan Iran dan berpikir bahwa, secara umum, ini adalah langkah bagus yang lebih efektif untuk mengatasi kekhawatiran kami," kata pejabat itu.

Secara terpisah, seorang pejabat Eropa mengatakan ini adalah salah satu masalah yang diangkat oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman, ketika dia mengunjungi China pada akhir Juli.

Pejabat Eropa, yang juga berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas diplomasi nuklir, mengatakan China telah melindungi Iran dan menyarankan salah satu masalah utama bagi Barat adalah berapa banyak minyak yang dibeli China dari Iran.

Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan pejabat AS dan Eropa tersebut.

Perusahaan analisis komoditas Kpler memperkirakan bahwa impor minyak China tahun ini dari Iran rata-rata mencapai 553.000 barel per hari hingga Agustus.

Pembicaraan tidak langsung AS-Iran tentang menghidupkan kembali kesepakatan 2015 yang dimulai pada April ditunda hingga Juni, dua hari setelah garis keras Ebrahim Raisi terpilih sebagai Presiden Iran, menggantikan Hassan Rouhani.

Pada kesepakatan tersebut, Iran setuju untuk membatasi program pengayaan uraniumnya, yang merupakan salah satu jalur untuk mengembangkan bahan fisil untuk senjata nuklir, dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi AS, PBB dan Uni Eropa.