Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) pada Rabu (30/10) membuat kesepakatan untuk menutup kerugian US$1 miliar yang diduga dijarah dari lembaga investasi negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), oleh Low Taek Jho atau Jho Low.
Low merupakan pemodal yang kini berstatus sebagai buron, dan sedang dicari pemerintah AS terkait penyelidikan antikorupsi. Dia menghadapi dakwaan di AS dan Malaysia atas peran sentralnya dalam skandal 1MDB.
Pihak berwenang AS mengungkap, sekitar US$4,5 miliar disedot dari 1MDB, yang didirikan oleh eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2009.
Sejak 2016, DoJ telah mengajukan gugatan perdata untuk menyita sekitar US$1,7 miliar aset yang diduga dibeli dengan dana korupsi 1MDB.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, DoJ menyatakan bahwa Low setuju untuk menyerahkan jet pribadi, real estat kelas atas di Bevery Hills, New York dan London serta sejumlah aset lainnya senilai US$700 juta.
Sebelumnya, DoJ telah menyita aset milik Low yakni kapal pesiar senilai US$126 juta dan aset lainnya senilai US$140 juta.
"Pesan yang kami ingin sampaikan dari kasus ini sederhana, AS bukan tempat yang aman untuk menimbun dana curian," kata pengacara AS, Nicola T. Hanna.
Kesepakatan antara DoJ dan Low tidak termasuk pengakuan bersalah terkait tindakan kriminal yang dituduhkan terhadap Low.
"Saya sangat senang untuk mengonfirmasi bahwa kesepakatan yang menyeluruh dan penting telah dicapai dengan pemerintah AS," jelas Low dalam pernyataannya.
Kesepakatan itu juga mencakup aset Low di Inggris dan Swiss, serta dana dari penjualan sahamnya di perusahaan musik, EMI.
DoJ menyebut, mereka juga menyetujui untuk bekerja sama dalam penyelesaian gugatan atas aset lain, termasuk perhiasan dan lukisan oleh Picasso dan Vincent Van Gogh.
Usulan kesepakatan itu telah diajukan ke Pengadilan California pada Rabu dan perlu disetuju oleh para hakim.
1MDB menjadi subjek investigasi korupsi dan pencucian uang di setidaknya enam negara. Pada 2018, polisi Malaysia mengajukan tuntutan dan mengeluarkan surat perintah penangkapan Low beserta sejumlah rekannya yang keberadaannya belum diketahui.
Low telah secara konsisten menyangkal melakukan kesalahan.
Ketika ditanya terkait negosiasi dengan pihak lain, juru bicara Low menegaskan kembali pendirian mereka tentang kasus tersebut.
"Jika dan saat Low yakin dia akan diperlakukan dengan aman dan adil, dia akan dengan senang hati membahas persoalan yang tersisa," jelas dia.
Low, bagaimanapun, mengatakan dia tidak berharap untuk meraih kesepakatan yang adil di Malaysia selama Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkuasa.
Pejabat pemerintah Malaysia belum berkomentar mengenai kesepakatan antara Low dan DoJ.
Konspirasi bertahun-tahun
Pihak berwenang di Malaysia dan Uni Emirat Arab, Wall Street, Goldman Sachs dan Deustche Bank semuanya telah terlibat dalam penyelidikan skandal 1MDB.
Awal Oktober, Goldman Sachs menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan DoJ dan pemerintah negara lainnya untuk melakukan penyelidikan.
Malaysia telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Goldman Sachs dan 17 direkturnya karena diduga menyesatkan investor bank atas penjualan obligasi sebesar US$6,5 miliar yang bank itu bantu kumpulkan untuk 1MDB.
Pada Kamis (31/10), jaksa di Malaysia meminta kasus terhadap Goldman Sachs untuk dibawa ke pengadilan yang lebih tinggi. Permintaan itu akan disidangkan pada 16 Desember.
Tuduhan bahwa sekitar US$1 miliar dana 1MDB mengalir ke rekening pribadi Najib memicu kemarahan di kalangan warga Malaysia. Mereka memutuskan untuk menyingkirkan koalisi Najib dari pemerintahan dalam pemilu pada Mei.
Najib dan istrinya, Rosmah Mansor, dilarang meninggalkan Malaysia segera setelah kalah dalam pemilu. Gaya hidup mereka diawasi dengan cermat, menyusul penemuan barang-barang senilai hampir US$300 juta dan sejumlah properti di bawah nama Najib.
Eks PM Malaysia itu kini menghadapi ancaman hukuman penjara setelah dikenai 42 tuntutan pidana terkait kerugian yang diderita 1MDB dan entitas pemerintah lainnya. Dia secara konsisten membantah segala tuduhan.
Pada 11 November, pengadilan Malaysia akan memutuskan apakah akan membebaskan Najib atau memanggilnya untuk melakukan pembelaan.
