Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley menyebutkan, proposal perdamaian Israel-Palestina versi pemerintahan Donald Trump lebih panjang dan mengambil keuntungan dari teknologi baru. Hal tersebut disampaikan diplomat perempuan itu dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa (19/12).
Haley sendiri tidak merinci proposal yang dilabeli Trump sebagai 'the deal of the century' atau kesepakatan terbesar abad ini.
"Ini jauh lebih panjang. Mengandung lebih banyak detail yang bijaksana," papar Haley di muka DK PBB seraya mengatakan bahwa dia telah membaca proposal tersebut.
Dia menambahkan bahwa dokumen itu memiliki banyak sisi yang akan disukai dan juga sebaliknya.
"Rakyat Palestina akan mendapatkan segalanya dengan terlibat dalam negosiasi perdamaian. Proposal ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Pertanyaan kritisnya adalah apakah responsnya akan berbeda?," ungkap Haley yang akan segera mundur sebagai perwakilan AS untuk PBB.
Proposal yang dipelopori oleh menantu laki-laki Trump, Jared Kushner dan utusan AS Jason Greenblatt, dimaksudkan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian yang macet antara Israel dan Palestina. Status Yerusalem dan perluasan pemukiman Yahudi ilegal yang terus berlangsung menjadi titik-titik pelik utama untuk mencapai kesepakatan akhir.
Haley mengatakan bahwa rakyat Israel dan Palestina serta negara-negara di dunia memiliki pilihan dua pilihan, yaitu fokus pada bagian-bagian yang tidak mereka sukai, yang menurutnya itu berarti kembali ke status quo yang gagal dalam 50 tahun terakhir atau fokus pada bagian-bagian yang mereka sukai dan mendorong terwujudnya negosiasi damai.
Dia mengatakan bergerak maju ke negosiasi dan perdamaian akan membutuhkan pemimpin dengan visi nyata untuk melaksanakannya.
Namun, para pemimpin Palestina telah menolak untuk berpartisipasi dalam upaya yang dipimpin AS sejak Desember 2017, ketika pemerintahan Trump menggeser kebijakan AS selama puluhan tahun dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke sana.
Respons Palestina
Merespons inisiatif AS, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan bahwa proposal tersebut "mati pada saat kedatangannya."
"Dia (Haley) menolak untuk mendengarkan posisi yang sama selama dua tahun terakhir dan dia pergi tanpa mengindahkannya. Dia bersikeras mengganti konsensus global dengan sesuatu yang sangat kabur, yang tidak kami ketahui kemungkinan suksesnya," tutur Mansour. "Itu tidak akan berhasil. Satu-satunya yang memiliki peluang untuk berhasil adalah menerapkan konsensus global."
Sebelum pertemuan DK PBB pada Selasa lalu, delapan anggota Uni Eropa menyatakan sikap bersama yang menekankan "komitmen kuat dan berkelanjutan" Uni Eropa terhadap persyaratan yang disetujui secara internasional bagi perdamaian Israel-Palestina.
"Uni Eropa benar-benar yakin bahwa pencapaian solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kota bagi kedua negara, memenuhi kebutuhan keamanan Israel dan Palestina, aspirasi Palestina untuk sebuah negara merdeka dan berdaulat, mengakhiri pendudukan, dan menyelesaikan seluruh masalah status akhir ... adalah satu-satunya cara yang layak dan realistis untuk mengakhiri konflik dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi," ungkap pernyataan tersebut.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon pada akhir bulan lalu mengatakan bahwa para pejabat AS telah mengatakan kepada pemerintah Israel bahwa proposal perdamaian akan dirilis pada awal 2019.
Koordinator khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Nikolay Mladenov menuturkan di hadapan DK PBB bahwa dia tetap prihatin dengan melemahnya konsensus internasional dan tidak adanya upaya kolektif untuk mengakhiri penjajahan Israel dan merealisasikan negosiasi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.
"Pada akhir 2018, kita tidak menghidupkan kembali upaya untuk solusi yang dirundingkan," kata Mladenov. "Tanpa sebuah cakrawala politik, seluruh upaya kolektif dan individu kita hanya berkontribusi untuk mengelola konflik ketimbang menyelesaikannya."
Dalam kesempatan yang sama, Mladenov juga melaporkan kepada DK PBB bahwa Israel tidak mengambil satu langkah pun untuk mematuhi resolusi Desember 2016 yang mengutuk pemukiman ilegal. Mladenov menegaskan, Israel terus memperluas pemukiman dan membangun pemukiman baru.
