Amerika Serikat telah memutuskan untuk tidak menjatuhi sanksi kepada Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif untuk saat ini. Demikian diungkapkan dua sumber yang akrab dengan isu tersebut pada Kamis (11/7), memicu spekulasi bahwa pintu diplomasi mungkin masih terbuka.
Sumber di pihak AS tidak mengungkapkan alasan khusus di balik langkah Washington itu.
Keputusan AS dinilai tidak biasa karena lazimnya Washington tidak akan meninjau ulang kebijakan semacam itu demi mencegah target memindahkan aset mereka dari yurisdiksi AS.
Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pada 24 Juni menuturkan bahwa Zarif akan masuk daftar hitam pada pekan itu.
Menjatuhi sanksi terhadap Zarif, yang merupakan kepala negosiator Iran, juga memicu kebingungan karena akan menghambat upaya Washington menggunakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan ketidaksetujuan mereka dengan Teheran terkait program nuklir, aktivitas di kawasan dan uji coba rudal.
Sementara itu, dalam beberapa pekan terakhir ketegangan AS-Iran melonjak akibat serangkaian serangan terhadap tanker di Teluk. AS menuding Iran mendalangi serangan, tuduhan yang dibantah keras Teheran.
Di tengah isu serangan tanker, Iran menembak jatuh drone AS. Untuk membalas itu, Donald Trump memerintahkan serangan udara yang pada akhirnya dibatalkan beberapa menit sebelum diluncurkan.
"Kepala dingin menang. Kami ... melihatnya itu (sanksi terhadap Zarif) tidak membantu," ungkap salah satu sumber yang berbicara secara anonim, menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menentang sanksi untuk Zarif, setidaknya untuk saat ini.
Zarif diperkirakan akan menghadiri pertemuan tingkat menteri di PBB pekan depan untuk membahas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang bertujuan mengatasi sejumlah isu termasuk konflik, kelaparan, kesetaraan gender dan perubahan iklim.
Untuk masuk ke AS, Washington harus memberi Zarif visa. Tidak menutup kemungkinan itu adalah alasan mengapa AS menunda menjatuhi sanksi terhadap dia sekarang.
Tidak punya aset di AS
Hubungan Washington-Teheran memburuk sejak Trump menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) 2015, menerapkan kembali sejumlah sanksi dan memblokir penjualan minyak Iran.
Kebijakan Trump yang menargetkan penjualan minyak Iran telah memicu keputusan Teheran untuk mengurangi komitmennya terhadap JCPOA, yang dirancang untuk membatasi kemampuannya untuk mengembangkan senjata dengan imbalan pencabutan sanksi.
Ketika ditanya mengapa Zarif belum mendapat sanksi, seorang juru bicara Kementerian Keuangan AS merujuk pada pernyataan seorang pejabat senior pemerintahan Trump, "Kami jelas sedang menjajaki berbagai kemungkinan atas sanksi tambahan terhadap Teheran. Jelas, Menlu Zarif merupakan tokoh yang sangat penting dan kami akan memperbarui informasi ... begitu kami mendapatkannya."
Adapun juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Morgan Ortagus bersikeras mengatakan bahwa Washington masih menginginkan resolusi politik. Dia mengulang pernyataan Trump bahwa sang presiden bersedia bertatap muka dengan pemimpin Iran tanpa prasyarat.
"Kami mencari solusi diplomatik. Kami telah meminta sekutu kami untuk mengatakan pada Iran agar meredakan situasi, bukan untuk mengusik sekutu atau kepentingan kami, tidak untuk meneror kawasan itu," tutur Ortagus.
Menkeu AS sendiri tidak merinci sanksi apa yang akan dijatuhi terhadap Zarif. Pada saat dia mengumumkannya, Mnuchin tengah memberi keterangan terkait sanksi terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei.
AS menutup akses Khamenei terhadap sistem keuangannya atau aset di bawah yurisdiksinya.
Pada 4 Juli, New York Times yang mengutip Zarif melaporkan bahwa Menlu Iran itu tidak memiliki properti atau rekening bank di luar Iran. "Jadi secara pribadi saya tidak punya masalah dengan sanksi."
