Brunei Darussalam, selaku Ketua ASEAN, pada Senin (5/4) menyampaikan dukungannya terhadap pertemuan para pemimpin regional untuk membahas perkembangan situasi di Myanmar.
Perwakilan Brunei Darussalam menyatakan, pihaknya telah meminta para pejabat untuk mempersiapkan pertemuan di Jakarta, Indonesia.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak kudeta militer pada 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Kelompok aktivis mencatat, setidaknya 557 orang telah tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan atas protes dan pemogokan yang berlansgung di seluruh negeri.
Demi meredam aksi protes antikudeta, junta militer juga telah melakukan pemadaman internet.
Indonesia telah memimpin upaya ASEAN, di mana Myanmar merupakan salah satu anggotanya, untuk mendorong solusi berdasarkan dialog.
Dalam pernyataan bersama dengan Malaysia, Brunei Darussalam mengatakan bahwa kedua negara telah meminta menteri dan pejabat senior masing-masing untuk melakukan persiapan yang diperlukan untuk pertemuan yang akan diadakan di Sekretariat ASEAN di Jakarta.
Pernyataan itu menyusul pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah pada Senin.
"Kedua pemimpin sepakat agar para pemimpin ASEAN bertemu untuk membahas perkembangan yang sedang berlangsung di Myanmar," kata mereka.
Baik PM Muhyiddin maupun Sultan Hassanal Bolkiah, tidak menyebutkan kapan pertemuan itu akan digelar.
Kedua pemimpin menyatakan keprihatinan atas meningkatnya jumlah korban jiwa di Myanmar.
"Mendesak semua pihak untuk menahan diri dari menghasut kekerasan lebih lanjut," jelas pernyataan bersama Malaysia dan Brunei Darussalam.
ASEAN beroperasi dengan konsensus, tetapi pandangan yang berbeda dari 10 negara anggotanya tentang bagaimana menanggapi penggunaan kekuatan mematikan oleh militer terhadap warga sipil dan kebijakan nonintervensi mereka dinilai telah membatasi kemampuan mereka untuk bertindak.