Balas Gedung Putih, China jatuhkan sanksi ke empat pejabat AS

China menjatuhkan sanksi terhadap empat anggota Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat (USCIRF) sebagai bentuk pembalasan terhadap hukuman yang dijatuhkan AS pada pejabat China terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di wilayah Xinjiang. 

China diketahui melakukan tindakan genosida terhadap ribuan muslim Uighur di Xinjiang dengan memasukkan mereka ke kamp konsentrasi berkedok re-edukasi. Untuk alasan yang sama, Amerika Serikat juga memutuskan akan memberlakukan boikot diplomatik pada Olimpiade Beijing 2022 mendatang.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (22/12) empat pejabat Amerika Serikat yang menjadi sasaran sanksi adalah Ketua Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS, Nadine Maenza; Wakil Ketua Komisi Kebebasan Beragama Internasional Nury Turkel; beserta dua anggotanya yaitu Anurima Bhargava dan James Carr. 

Keempat orang tersebut dilarang memasuki China, Hongkong, dan Macau. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian juga menegaskan aset keempat orang tersebut di China akan dibekukan. Setiap institusi atau warga negara China secara pribadi dilarang berurusan dengan keempatnya.

Sebelumnya pada 10 Desember lalu, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap dua pejabat China yang dituduh terlibat dalam penindasan terhadap warga Uighur di Xinjiang. Departemen Keuangan AS menargetkan sanksi kepada Pemimpin Wilayah Xinjiang Shohrat Zakir dan Wakil Pemimpin wilayah Xinjiang Erken Tuniyaz. Zakir adalah politisi China keturunan Uighur yang menjadi pemimpin wilayah Xinjiang pada Januari 2015 hingga September 2021. Posisi Zakir kemudian digantikan oleh Tuniyaz, yang sebelumnya menjabat sebagai wakilnya.

"Amerika Serikat harus mencabut sanksi dan berhenti mencampuri urusan Xinjiang dan urusan dalam negeri China. Kami akan membuat tanggapan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi," kata Zhao.

Pada Senin (20/12), AS menunjuk seorang koordinator khusus untuk Tibet. Koordinator tersebut bertugas untuk memulai kembali dialog antara Dalai Lama dan China serta mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang Tibet. Zhao mengatakan, China sangat menentang langkah tersebut. Dia menyebutkan urusan Tibet adalah murni urusan dalam negeri China dan tidak boleh ada campur tangan dari kekuatan asing dari mana pun.