Pada Selasa (11/2), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj bertatap muka untuk membahas rencana pemulangan WNI simpatisan ISIS yang masih berada di Suriah.
"Dalam hampir satu jam terakhir, kami fokus bahas pemulangan WNI yang masih berada di kamp-kamp ISIS di Suriah. Menlu Retno minta masukan dari PBNU," jelas Said Aqil di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.
Dia menegaskan bahwa jangan sampai pemerintah membawa pulang orang-orang yang hanya akan membawa kegaduhan serta mengganggu keselamatan dan keutuhan masyarakat Indonesia.
"Mengapa perlu membicarakan pemulangan 600 WNI simpatisan ISIS kalau itu akan menggangu ketenangan ratusan juta masyarakat Indonesia? Saya dengan tegas memberi masukan bahwa PBNU menolak pemulangan mereka," tegas Said Aqil.
Menurutnya, para WNI tersebut berangkat ke Suriah atas kemauan sendiri dan bahkan dikabarkan membakar paspor Indonesia. Langkah itu membuktikan bahwa mereka menanggalkan kewarganegaraan Indonesia dan resmi bergabung dengan ISIS.
"Saya rasa tidak ada salahnya jika pemerintah menolak mereka," tutur dia.
Said Aqil menyatakan bahwa ideologi ISIS pun bertentangan dengan Pancasila. Maka dari itu, kelompok mana pun yang menolak Pancasila perlu hengkang dari Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Menlu Retno enggan berkomentar mengenai sikap pemerintah terkait pemulangan WNI simpatisan ISIS. Dia hanya menegaskan bahwa sejauh ini, fokus pemerintah adalah untuk mendata WNI yang berada di Suriah.
"Data yang kita terima itu banyak yang simpang siur, jadi kita ingin memverifikasi dulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada titik ini," kata Menlu Retno.