Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah pencabutan larangan era pemerintahan Trump, yang melarang transgender menjadi anggota militer.
"Ini memulihkan posisi yang telah didukung oleh para komandan dan Menteri Pertahanan (Menhan) sebelumnya. Apa yang saya lakukan adalah memungkinkan semua warga AS yang memenuhi syarat untuk melayani negara mereka," kata Biden, berbicara dari Oval Office sebelum menandatangani perintah eksekutif.
Larangan Trump sebelumnya telah mendapat teguran dari Demokrat di DPR serta dikutuk oleh aktivis LGBTQ sebagai diskriminasi.
Sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki mengatakan, pada Senin (25/1) bahwa kasus-kasus di mana anggota transgender diberhentikan dari militer karena identitas gender mereka akan diperiksa ulang.
"Tidak ada yang akan dipisahkan atau diberhentikan dari militer atau ditolak daftar ulang atas dasar identitas gender. Bagi anggota transgender yang diberhentikan atau dipisahkan karena identitas gender, kasus mereka akan diperiksa ulang," kata Psaki dalam pengarahan media di Gedung Putih.
Lebih lanjut, Psaki menuturkan, bahwa Biden percaya identitas gender seharusnya tidak menjadi penghalang bagi dinas militer. "Kekuatan AS ada di dalam keragamannya," ujarnya. "AS menjadi lebih kuat jika inklusif."
Biden mengadakan pertemuan pada Senin malam dengan Menhan Lloyd Austin, Wakil Presiden Kamala Harris, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley.
Kemudian di hari yang sama, Harris memimpin upacara pelantikan di Austin sebagai Menhan di Ruang Roosevelt di Gedung Putih.
Harris dan Austin adalah dua orang kulit hitam pertama yang memegang posisi masing-masing. Banyak yang menilai bahwa keduanya adalah bukti dari agenda keragaman kabinet di bawah pemerintahan Biden.
Austin adalah Menhan kulit hitam pertama, sedangkan Harris merupakan wakil presiden kulit hitam pertama, serta wanita pertama dan orang Asia Selatan pertama yang memegang posisi itu.
Austin membahas larangan terkait transgender di militer dalam sidang konfirmasinya pada pekan lalu.
"Saya sangat percaya, seperti yang saya katakan dalam pernyataan pembukaan saya, bahwa jika Anda bugar dan Anda memenuhi syarat untuk melayani dan Anda dapat menjaga standar, Anda harus diizinkan untuk melayani negara," ungkapnya di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada saat itu.
Trump pertama kali mengumumkan larangan tersebut di Twitter pada Juli 2017, dengan alasan bahwa orang transgender di militer akan menimbulkan beban medis dan gangguan lainnya.
Kebijakan tersebut, yang kemudian secara resmi dirilis oleh Menhan James Mattis pada 2018, memblokir individu yang telah didiagnosis dengan kondisi yang dikenal sebagai gender dysphoria untuk melayani dengan pengecualian terbatas.
Kebijakan itu menetapkan individu tanpa kondisi tersebut dapat mengabdi, tetapi hanya jika mereka melakukannya sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir.
Larangan Trump membalikkan kebijakan yang awalnya disetujui oleh Kementerian Pertahanan AS di bawah mantan Presiden Barack Obama yang memungkinkan individu transgender untuk secara terbuka bertugas di militer.
Mahkamah Agung (MA) mengizinkan larangan militer transgender era Trump untuk mulai berlaku pada Januari 2019. DPR kemudian mengeluarkan resolusi pada Maret tahun itu yang menyatakan penentangan terhadap larangan Trump, menggambarkannya sebagai diskriminatif.
"Kami sangat senang bahwa pemerintahan Biden telah bergerak maju untuk menempatkan kebijakan sampah ini ke dalam tong sampah sejarah," kata Sasha Buchert, seorang veteran militer transgender dan pengacara senior di kelompok advokasi hukum LGBTQ Lambda Legal.
Presiden Human Rights Campaign Alphonso David turut memuji langkah Biden. (CNN)
