Inggris resmi tidak lagi menjadi anggota Uni Eropa (EU) setelah pukul 23:00 GMT pada 31 Januari 2020 atau 06.00 WIB pada 1 Februari 2020. Brexit atau Britain Exit, disepakati setelah Inggris mengadakan pemilihan umum atau referendum pada Juni 2016. Sebanyak 17,4 juta orang atau 52% rakyat Inggris memilih Brexit.
Sebelumnya, Inggris bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973 (ketika itu dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Eropa). UE merupakan kesatuan ekonomi dan politik yang melibatkan 28 negara Eropa. Hal ini memungkinkan perdagangan bebas, yang berarti barang dapat berpindah antar negara anggota tanpa ada cek atau biaya tambahan. UE juga memungkinkan pergerakan orang secara bebas, untuk hidup dan bekerja di negara mana pun yang mereka pilih.
Periode transisi
Inggris menjadi negara anggota pertama yang menarik diri. Setelah Inggris secara resmi meninggalkan UE pada 31 Januari 2020, masih ada banyak hal untuk dibicarakan dan negosiasi akan menyusul. Kedua belah pihak masih perlu memutuskan seperti apa hubungan mereka di masa depan.
Ini akan dikerjakan selama periode transisi (atau mayoritas menyebut periode implementasi), yang dimulai segera setelah hari Brexit dan akan berakhir pada 31 Desember 2020. Selama periode 11 bulan ini, Inggris akan terus mengikuti semua aturan UE dan hubungan perdagangannya akan tetap sama.
Periode transisi dimaksudkan untuk memberi kedua belah pihak ruang bernapas sementara perjanjian perdagangan bebas baru dinegosiasikan.
Ini diperlukan karena Inggris akan meninggalkan pasar tunggal dan serikat pabean pada akhir transisi. Perjanjian perdagangan bebas nantinya memungkinkan barang-barang untuk bergerak di sekitar UE tanpa cek atau biaya tambahan.
Jika yang baru tidak dapat disepakati dalam waktu, maka Inggris menghadapi prospek harus berdagang tanpa ada kesepakatan. Sehingga ada tarif (pajak) untuk barang-barang Inggris yang bepergian ke UE dan berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan lainnya.
Selain dari perdagangan, banyak aspek lain dari hubungan UK-UE di masa depan juga perlu diputuskan, seperti penegakan hukum, berbagi data dan keamanan, standar dan keamanan penerbangan, akses ke wilayah perairan, persediaan listrik dan gas, serta perizinan dan regulasi obat-obatan
Perdana Menteri Boris Johnson menegaskan masa transisi tidak akan diperpanjang, tetapi Komisi Eropa telah memperingatkan bahwa jadwal akan semakin ketat. (BBC)