Amerika Serikat mempertimbangkan pencabutan sanksi bagi pejabat Venezuela yang membelot dari pemerintahan Presiden Nicolas Maduro ke oposisi yang dipimpin oleh Juan Guaido. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden AS Mike Pence pada Selasa (7/5).
"AS akan mempertimbangkan pembebasan sanksi bagi seluruh pihak yang melangkah maju, mendukung konstitusi dan mendukung supremasi hukum," kata Pence dalam Konferensi Washington, yang digelar di Kementerian Luar Negeri AS.
Untuk menguatkan pernyataannya, Pence mengatakan AS telah menghapus sanksi yang dijatuhkan kepada Jenderal Manuel Cristopher Figuera, seorang kepala intelijen yang belum lama ini membelot untuk mendukung Guaido.
Guaido yang menjabat sebagai Presiden Majelis Nasional Venezuela pada 2018 mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara. Dia menuduh Maduro mempertahankan kekuasaannya untuk masa jabatan kedua lewat pemilu tahun lalu yang disebutnya tidak sah.
Deklarasi Guaido sebagai presiden sementara mendapat dukungan dari AS dan puluhan negara lainnya. Washington mendesak Maduro untuk melepas kepemimpinan otoriternya di tengah kebijakan ekonomi domestik yang membawa bencana bagi negara itu.
Maduro terus berkuasa hingga hari ini menyusul dukungan yang didapatnya dari para pemimpin militer. Secara internasional, rezimnya didukung pula oleh sejumlah negara, termasuk Rusia dan Kuba.
Sementara itu, pada Selasa, Pence mengatakan bahwa AS telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 150 pejabat dan BUMN Venezuela. Pada akhir Januari, pemerintahan Donald Trump mengumumkan apa yang pada dasarnya adalah embargo minyak Venezuela, dalam upaya memangkas pembelian minyak oleh pelanggan terbesar negara itu, perusahaan-perusahaan AS.
Lewat apa yang sepertinya merupakan dorongan terakhir untuk mencoba mengambil alih pemerintahan, Guaido menyerukan para pendukungnya turun ke jalan pada 30 April. Dia juga mendesak para pemimpin militer untuk berbalik melawan Maduro.
Terjadi kudeta yang berujung pada kegagalan pada hari yang sama. Tetapi kuatnya dukungan militer telah membantu Maduro melanggengkan kekuasannya.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyalahkan Rusia atas kegagalan tersebut. Dia mengklaim bahwa para pejabat di Moskow telah mendesak Maduro untuk tetap berada di Venezuela. Padahal sang presiden mempertimbangkan untuk berangkat ke pengasingannya di Kuba.
Analis meyakini bahwa tim kebijakan luar negeri Trump telah salah membaca situasi dan tidak membantu upaya untuk melengserkan Maduro.
Pidato Wapres Pence sendiri tidak memberikan visi strategis baru untuk menyelesaikan krisis. Sebagai gantinya, pidato itu hanya mengajukan tawaran untuk mencabut sanksi bagi pejabat yang membelot.
Pence juga mengumumkan kembali sebuah gagasan lama, yaitu AS mengirim Comfort, sebuah kapal rumah sakit AL ke Amerika Tengah dan Selatan pada Juni dalam misi lima bulan untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi Venezuela. Musim Gugur lalu Comfort juga melakukan misi empat bulan ke wilayah itu untuk membantu para pengungsi.
"Kami akan terus berdiri berdiri dengan rakyat Venezuela sampai kebebasan dipulihkan. Nicolas Maduro adalah seorang diktator tanpa klaim sah atas kekuasaan, dan dia harus hengkang!" ujar Pence.
Orang nomor dua di AS itu juga mengkritik Iran, Rusia dan Kuba karena membantu Maduro. Terkait keterlibatan Rusia di Venezuela, pernyataan Pence kontras dengan Trump.
Pada Jumat (3/5), setelah pembicaraan via telepon dengan Presiden Vladimir Putin, Trump mengatakan kepada wartawan, Putin telah meyakinkannya bahwa Rusia sama sekali tidak ingin terlibat. Menurut Trump, Putin juga ingin melihat sesuatu yang positif terjadi. (The New York Times)
