Otoritas Palestina (PA) dan Liga Arab mengutuk pembukaan kantor diplomatik Ceko di Yerusalem, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Praha pada Kamis (11/3) resmi membuka kantor diplomatik di Yerusalem.
Peresmian dihadiri oleh Perdana Menteri Ceko Andrej Babis, dua minggu setelah Israel mengirimkan 5.000 vaksin Covid-19 milik Moderna Ceko di bawah program diplomasi vaksin.
Kementerian Luar Negeri Palestina pada Sabtu (13/3) menyebut langkah Praha sebagai serangan terang-terangan terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka, serta pelanggaran hukum internasional.
Palestina menyebut, keputusan Ceko hanya akan membahayakan prospek perdamaian.
Di Kairo, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan, status hukum Yerusalem dipengaruhi oleh keputusan satu negara atau lainnya untuk membuka kantor perwakilan di sana.
"Faktanya, Yerusalem Timur adalah tanah yang diduduki di bawah hukum Internasional," ungkapnya dalam sebuah pernyataan.
Menekankan bahwa kantor di Yerusalem bukanlah kedutaan, Kementerian Luar Negeri Ceko menuturkan bahwa langkahnya bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis Praha dengan Israel dan meningkatkan layanan bagi warga Ceko di sana.
"Pembentukan kantor tersebut tidak berdampak pada keinginan Ceko untuk lebih mengembangkan hubungan politik dan ekonomi dengan Otoritas Palestina," tutur Kemlu Ceko.
Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Timur Tengah selama puluhan tahun. Palestina bersikeras bahwa Yerusalem Timur, yang secara ilegal diduduki oleh Israel sejak 1967, harus menjadi ibu kota Palestina.
Berbicara di samping Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis, PM Babis mengatakan bahwa Praha adalah mitra strategis Israel.
Dalam upacara peresmian, Babis mengatakan pembukaan kantor diplomatik di Yerusalem merupakan tonggak lain dalam kerja sama bilateral.
Hanya dua negara yang memiliki kedutaan penuh di Yerusalem yakni Amerika Serikat dan Guatemala.
Ceko dikenal sebagai salah satu pendukung terkuat Israel di Uni Eropa.