Buruh garmen di Bangladesh melakukan aksi protes menuntut kenaikan upah. Aksi yang berlangsung selama satu pekan ini diwarnai bentrokan berdarah. Dua orang buruh tewas, Rabu (8/11).
Polisi mengatakan mereka menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan protes ratusan pekerja yang menolak kenaikan gaji baru dan turun ke jalan di pusat garmen Gazipur, di pinggiran ibu kota Dhaka.
“Para pekerja memblokir jalan dan merusak beberapa kendaraan. Kami harus menggunakan gas air mata, peluru karet dan granat suara untuk membubarkan para pekerja nakal yang melemparkan pecahan batu bata ke arah kami,” kata petugas polisi setempat Ashraf Uddin.
Setelah desakan buru, pemerintah Bangladesh berjanji akan menaikkan upah minimum sebesar 56,25 persen. Dari 8.000 taka (Rp1.140.000) menjadi 12,500 taka (Rp1.780.000) per bulan mulai 1 Desember. Ini adalah kenaikan pertama dalam lima tahun.
Semua pihak yang terlibat menyetujui kenaikan tersebut, kata Siddiqur Rahman, perwakilan pemilik di dewan pengupahan.
“Kartu (kesejahteraan pemerintah) akan diberikan kepada para pekerja, kemudian kartu jatah akan diberikan kepada buruh sehingga mereka dapat membeli komoditas penting dengan harga lebih murah,” ujar Rahman, yang juga mantan presiden Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh, kepada Reuters.
Namun para pekerja tidak senang dengan kenaikan tersebut pada saat inflasi mencapai 9,5%.
“Peningkatan ini tidak cukup ketika harga semua barang dan harga sewa naik tajam. Kami bekerja untuk bertahan hidup tetapi kami bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kami,” kata Munna Khan, seorang pekerja garmen.
Upah yang rendah telah membantu Bangladesh membangun industri garmennya, dengan sekitar 4.000 pabrik yang mempekerjakan empat juta pekerja. Industri garmen Bangladesh memasok merek-merek seperti H&M dan GAP. Pakaian jadi merupakan andalan perekonomian, menyumbang hampir 16 persen PDB.
Namun seperti kebanyakan produsen barang konsumsi, pengecer fesyen bergulat dengan tingginya persediaan dan melambatnya perekonomian global, karena melemahnya daya beli di pasar-pasar global. Hal ini menyebabkan penurunan ekspor garmen Bangladesh sebesar 14% pada bulan lalu.
“Waktunya tidak tepat,” kata Fazlul Hoque, direktur pelaksana Plummy Fashions dan mantan presiden Asosiasi Produsen & Eksportir Pakaian Rajut, tentang kenaikan upah.
“Industri sedang mengalami kesulitan, aliran pesanan lambat, pasokan energi tidak mencukupi, dan situasi ekonomi secara keseluruhan tidak baik. Dalam kondisi seperti ini, kenaikan gaji dalam jumlah besar tentu akan sulit... namun bagi para pekerja, saya setuju dengan hal tersebut. adalah permintaan yang sah."
Hoque mengatakan kenaikan tersebut akan menambah biaya keseluruhan sebesar 5-6%, kenaikan yang ia dan pemilik pabrik lainnya telah minta agar klien mereka bantu menanggungnya dengan menyetujui tarif yang lebih tinggi. Tenaga kerja menyumbang 10% hingga 13% dari total biayanya.
Federasi industri garmen Bangladesh meminta brand-brand internasional yang menjadi pemesan untuk ikut memikul beban kenaikan biaya upah itu dengan 'membayar lebih'.
Namun Abdus Salam Murshedy, direktur pelaksana Envoy Group yang menjual ke Walmart (WMT.N), Zara dan American Eagle Outfitter (AEO.N), mengatakan pembeli tidak mau membayar "harga yang tepat, harga yang wajar". Dalihnya, perekonomian negara-negara besar melambat dan perang di Ukraina dan Timur Tengah meningkatkan kekhawatiran geopolitik.
“Pembeli boleh saja mengatakan mereka tidak mempermasalahkan itu, tapi ketika mereka memesan, mereka bilang ada banyak pemasok lain yang bersaing, jadi sebaiknya Anda lakukan ini, lakukan itu,” kata Murshedy.(asiaone, reuters)
