Cemarkan monarki, tokoh oposisi Thailand dihukum 2 tahun penjara

Aktivis Thailand yang menjadi anggota parlemen Chonthicha “Lookkate” Jangrew dihukum dua tahun penjara pada hari Senin (27/5) karena pencemaran nama baik kerajaan terkait keterlibatannya dalam demonstrasi tahun 2021. Lookkate merupakan seorang tokoh terkemuka gerakan pro-demokrasi di negara itu dan anggota Partai Move Forward yang menggalang dukungan masyarakat selama pemilihan parlemen tahun lalu.

Lookkate baru-baru ini dimasukkan dalam daftar Next Generation Leaders versi TIME, yang diterbitkan juga di media cetak pada hari Senin, membantah tuduhan tersebut dan telah mengajukan banding. Pengadilan telah memberikan jaminannya sampai keputusan akhir dibuat. Namun, jika hukuman tetap berlaku, Lookkate akan dicabut status anggota parlemen.

Penuntutan terhadap Lookkate merupakan pukulan terbaru terhadap gerakan pro-demokrasi di negara tersebut, yang telah berkembang sejak satu dekade lalu ketika ribuan pengunjuk rasa muda turun ke jalan untuk menyerukan reformasi pemerintahan konservatif, kerajaan, dan militer di Thailand.

“Ini bukan hanya tentang cerita saya, tapi ini tentang aktivis politik di Thailand,” kata Lookkate disitat TIME. Ia mengklaim bahwa kriminalisasinya berdasarkan undang-undang lese-majeste yang kontroversial di negara tersebut, yang melarang kritik terhadap monarki, membuat semua aktivis merasa tidak aman.

“Sayangnya, hukuman lese-majeste terhadap Nona Chonthicha tidak mengejutkan,” Akarachai Chaimaneekarakate, perwakilan dari kelompok advokasi hukum Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand (TLHR), mengatakan kepada TIME.

“Hal ini konsisten dengan praktik pengadilan Thailand yang menggunakan undang-undang lese-majeste untuk membungkam dan menghukum kritik yang sah terhadap monarki.”

Chonthicha disambut oleh beberapa pendukungnya ketika dia tiba di Pengadilan Provinsi Thanyaburi di provinsi Pathum Thani, utara Bangkok, bersama beberapa rekan partainya. Dia mewakili daerah pemilihan di Pathum Thani.

Tuduhan terhadapnya berasal dari pidatonya pada tahun 2021 yang menuntut pembebasan semua tahanan politik dalam rapat umum di depan pengadilan yang sama yang menjatuhkan hukuman pada hari Senin.

Dia dinyatakan bersalah atas sebagian pidatonya mengenai bagaimana pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha telah mengubah undang-undang untuk memberi Raja Vajiralongkorn lebih banyak kekuasaan untuk mengendalikan kekayaan istana, yang dikelola oleh Biro Properti Mahkota.

Dikutip AP News, hakim mengatakan pidatonya dapat memberikan informasi yang salah kepada masyarakat dengan menyatakan bahwa Raja Vajiralongkorn dapat membelanjakan uang pembayar pajak untuk keperluan pribadinya dan menggunakan pengaruhnya untuk mencampuri politik, yang bisa merusak reputasinya.(apnews,time)