China akan kena sanksi bila bantu Rusia

Rusia dikabarkan mencari sumber persenjatan tambahan dari China dan dukungan ekonomi untuk mengatasi sanksi Barat. Jika China membantu maka Beijing akan dianggap secara aktif mendukung invasi, dan ini ada ganjarannya. 

Penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan pada hari Minggu di CNN bahwa bila itu terjadi, China tidak akan luput dari hukuman. Gedung Putih menjelaskan bahwa tindakan seperti itu akan "benar-benar" memiliki konsekuensi bagi Beijing. Menurutnya  AS sedang memantau dengan cermat setiap dan semua dukungan yang saat ini diberikan China kepada Rusia.

"Kami berkomunikasi secara langsung, secara pribadi ke Beijing, bahwa pasti akan ada konsekuensi untuk upaya penghindaran sanksi skala besar atau dukungan kepada Rusia untuk mengisinya kembali," katanya. "Kami tidak akan membiarkan itu berlanjut dan membiarkan ada jalur kehidupan ke Rusia dari sanksi ekonomi ini dari negara mana pun, di mana pun di dunia."

Sullivan akan bertemu dengan Yang Jiechi, seorang diplomat top China, di Roma pada hari Senin. Invasi tersebut dilaporkan akan menjadi topik utama diskusi selama pertemuan tersebut, menurut Reuters, karena upaya China untuk menyelaraskan diri dengan Rusia. Gedung Putih konon tidak memiliki hasil khusus untuk pertemuan itu.

China tetap menjadi sekutu perdagangan utama bagi Rusia, yang merupakan eksportir terbesarnya, dan secara khusus menahan diri untuk tidak menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "invasi." Namun, ia mengatakan bahwa ia menghormati kedaulatan Ukraina, dengan Presiden China Xi Jinping menyerukan "pengekangan maksimum" di pihak Rusia.

Jinping telah berbagi keprihatinan atas dampak sanksi internasional terhadap energi dan rantai pasokan. Reuters melaporkan bahwa China berpotensi mengalami kesulitan mengimpor minyak Rusia karena serangkaian sanksi global yang diberlakukan oleh kekuatan Barat.

Gedung Putih dilaporkan khawatir bahwa Rusia telah menjangkau China untuk peralatan militer dan dukungan lainnya, menurut sebuah laporan dari Financial Times. Permintaan ini dilaporkan telah dibuat sejak awal invasi pada akhir Februari.