China bantah komentar Paus Fransiskus soal aniaya etnis Uighur

China menepis kritik atas perlakuannya terhadap warga etnis Uighur yang terdapat dalam buku baru Paus Fransiskus.

Dalam bukunya, Paus Fransiskus menggambarkan, kelompok minoritas muslim tersebut mendapatkan perilaku yang dapat disebut tindakan penganiayaan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China, Zhao, Lijian, mengatakan, pernyataan Sri Paus tidak memiliki bukti faktual sama sekali.

"Orang-orang dari semua kelompok etnis mendapatkan hak penuh untuk bertahan hidup, berkembang, dan kebebasan memiliki keyakinan masing-masing," katanya dalam pengarahan media, Rabu (25/11).

Zhao tidak menyinggung mengenai isu kamp interniran di mana lebih dari sejuta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas muslim di China lainnya ditahan.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara lainnya, bersama dengan kelompok hak asasi manusia (HAM), mengatakan, fasilitas kamp-kamp yang seperti penjara itu dimaksudkan untuk melunturkan agama dan warisan budaya anggota kelompok minoritas muslim di China.

Menurut mereka, warga yang berada di kamp tersebut dipaksa menyatakan kesetiaan kepada Partai Komunis yang berkuasa di "Negeri Tirai Bambu" dan Presiden China, Xi Jinping.

China, yang awalnya menyangkal keberadaan fasilitas tersebut, kini mengklaim, tempat itu merupakan pusat vokasi untuk memberikan pelatihan kerja serta mencegah terorisme dan ekstremisme agama.

Dalam buku terbarunya, "Let Us Dream", yang akan dirilis pada 1 Desember, Paus Fransiskus mengatakan, Uighur adalah salah satu kelompok minoritas yang dianiaya karena iman mereka.

Paus Fransiskus juga menulis perlunya melihat dunia dari perspektif masyarakat yang terpinggirkan, yang mengalami penderitaan dan pengucilan. "Saya sering memikirkan orang-orang yang teraniaya, seperti warga Rohingya, Uighur, Yazidi."

Meski menyebutkan Uighur, Sri Paus tidak secara langsung mengkritik China atas tindakan kerasnya terhadap kelompok minoritas agama di negara mereka.

Pada Oktober 2020, Vatikan memperbarui perjanjian kontroversialnya dengan Beijing tentang pencalonan uskup Katolik.

Pada Selasa (24/11), Vatikan mengonfirmasi, uskup dari Qingdao, Thomas Chen Tianhao, baru-baru ini ditahbiskan dengan persetujuan Sri Paus sebagai hasil dari kesepakatan pada 2018.

Dalam sebuah pernyataan, Juru bicara Vatikan, Matteo Bruni, mengatakan, Takhta Suci mengharapkan lebih banyak uskup akan ditahbiskan sebagai hasil dari kesepakatan dengan Beijing.

China dan Vatikan tidak memiliki hubungan formal sejak Partai Komunis memutuskan hubungan pada 1949. (The Guardian)