Langkah Perdana Menteri India Narendara Modi mencabut status khusus Kashmir menuai kecaman keras dari China dan Pakistan, pada Selasa (6/8).
Baik India maupun Pakistan sama-sama mengklaim kepemilikan atas seluruh Kashmir, namun keduanya hanya mengendalikan sebagiannya.
Dalam upaya memperketat cengkeraman pada Jammu dan Kashmir, melalui keputusan Presiden India pada Senin (5/8), pemerintah memutuskan mencabut status khusus yang diberikan kepada negara bagian tersebut.
Berdasarkan Pasal 370, Kashmir berhak mempunyai konstitusi sendiri, bendera sendiri dan kebebasan mengurus semua hal, kecuali urusan luar negeri, pertahanan dan komunikasi.
Selain itu, pemerintah India juga akan memecah negara bagian Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah yang akan dikelola pemerintah federal.
China mengatakan pihaknya menentang keputusan India untuk mencabut status khusus Kashmir. Beijing memperingatkan New Delhi untuk berhati-hati dalam masalah perbatasan.
"Tindakan India tidak dapat diterima dan tidak akan memiliki dampak hukum," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying dalam pernyataannya.
Wilayah Himalaya dibagi antara India, Pakistan yang mengontrol irisan wilayah di barat, dan China yang mengelola dataran tinggi di utara.
Kemlu China mendesak India untuk sepenuhnya mematuhi perjanjian yang dicapai kedua negara untuk menghindari tindakan yang dapat memperumit masalah perbatasan. Sejak lama, India dan China terlibat dalam sengketa perbatasan di daerah dataran tinggi Ladakh.
Pernyataan Beijing langsung menuai kritik dari New Delhi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India Raveesh Kumar menegaskan bahwa Kashmir merupakan urusan internal.
"India tidak mengomentari urusan internal negara lain dan kami pun mengharapkan negara lain untuk melakukan hal yang sama," tutur Kumar.
Setelah bertemu dengan sejumlah komandan tinggi di Rawalpindi, panglima militer Pakistan menyatakan dukungannya terhadap rakyat Kashmir.
"Militer Pakistan mendukung Kashmir dalam perjuangan mereka sampai akhir," kata Jenderal Qamar Javed Bajwa. "Kami siap dan akan melakukan apa pun untuk memenuhi kewajiban kami dalam hal ini."
Selain itu, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan dia mempertimbangkan untuk membawa isu ini ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB).
"Pakistan akan melawan kebijakan Modi di setiap forum yang ada. Kami sedang memikirkan bagaimana kami dapat membawa persoalan ini ke Mahkamah Pidana Internasional ... dan ke DK PBB," tutur PM Khan.
Pemerintah India menilai status khusus Kashmir menghambat perkembangan wilayah itu. Pasalnya, status khusus itu melarang orang dari luar untuk membeli properti, berinvestasi dan menetap di sana.
"Kami akan membuat Jammu dan Kashmir menjadi salah satu negara bagian yang paling maju," ungkap Menteri Dalam Negeri Amit Shah kepada parlemen.
Ribuan pasukan paramiliter India telah dikerahkan ke Kashmir. Penangguhan layanan telepon dan internet di negara bagian itu memicu kritik bahwa pemerintah berusaha untuk meredam perbedaan pendapat.
Pada Selasa, polisi bersenjata berpatroli di ibu kota, Srinagar. Pihak berwenang India pun melarang adanya pertemuan publik yang melibatkan lebih dari empat orang.
Sejumlah sekolah dan sebagian besar toko di lingkungan perumahan juga ditutup. Beberapa pemilik toko mengatakan stok mereka mulai menipis setelah banyak warga setempat panik dan memborong banyak makanan untuk berjaga-jaga.
"Tidak ada persediaan yang tersisa di toko saya dan stok baru pun tidak datang," kata pemilik toko bahan makanan, Jehangir Ahmad.
Rumah sakit di Srinagar pun mengalami kesulitan akibat penangguhan jaringan telepon, pemutusan internet dan televisi.
"Kami sedang berupaya sekuat mungkin untuk saat ini," kata seorang pejabat senior di Rumah Sakit Lal Ded yang tidak ingin disebut namanya.
Di Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang diperintah Pakistan, ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa dan meneriakkan slogan-slogan anti-India.
Warga Kashmir di sisi Pakistan mengatakan sudah berhari-hari mereka tidak dapat mengontak kerabat mereka yang berada di sisi India.
Tanveer-ul-Islam, yang bermigrasi ke Muzaffarabad pada 1990, menuturkan dia tidak dapat menghubungi ibunya di Jammu dan Kashmir sejak Minggu (4/8).
"Anda tidak bisa membayangkan kesedihan yang saya rasakan," ungkapnya. "Kami tidak tahu kondisi warga yang berada di sisi lain perbatasan."
India dan Pakistan yang merupakan dua kekuatan nuklir dunia telah setidaknya tiga kali berperang akibat sengketa di Kashmir.
Pada Februari, ketegangan antara kedua negara memanas akibat serangan udara India yang menargetkan apa yang diklaimnya sebagai kamp-kamp teror. Serangan udara itu merupakan balasan dari aksi kelompok militan, yang bermarkas di Pakistan, yang mengaku bertanggung jawab atas penyerangan terhadap konvoi militer India.
