Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Selasa (24/9) mendesak Washington untuk meredakan ketegangan perang dagang dan menghormati kedaulatannya, termasuk terkait persoalan Hong Kong.
Menlu Wang mengatakan Beijing tidak akan tunduk pada ancaman perdagangan. Meski begitu, dia berhadap putaran perundingan perdagangan pada Oktober akan membuahkan hasil positif.
Dalam pidatonya di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, dia mendesak perang dagang diakhiri dengan bekerja sama untuk meraih hasil yang saling menguntungkan.
Sebelumnya, pada Selasa, Presiden Donald Trump menyampaikan pesan keras kepada China dan Presiden Xi Jinping.
Dalam pidato Trump di Sidang Umum PBB, dia menegaskan bahwa Washington tidak akan lagi menoleransi praktik perdagangan Beijing. Dia juga memperingatkan, dunia mengawasi bagaimana Beijing menangani demonstrasi prodemokrasi di Hong Kong.
Trump telah meningkatkan tarif atas produk-produk China sebagai upaya membuat Tiongkok sepakat mengurangi hambatan perdagangan. Dia menuduh Beijing melakukan pencurian rahasia perdagangan dan mengatakan mereka mengambil keuntungan dari aturan WTO yang memberikan perlakuan khusus bagi China sebagai negara ekonomi berkembang.
Wang mengatakan bahwa perang dagang menimbulkan kerusakan yang tidak perlu pada kedua negara, meningkatkan biaya bagi perusahaan-perusahaan AS, meningkatkan harga bagi konsumen dan meredam potensi pertumbuhan.
Dia memperingatkan, AS seharusnya tidak mencoba memaksa China untuk mengubah model pembangunannya.
"Negosiasi tidak dapat terjadi di bawah ancaman atau dengan mengorbankan hak pembangunan China," tambah Wang.
Wang membantah pandangan sejumlah pihak yang percaya Beijing ingin melampaui Washington sebagai kekuatan strategis. Dia mengatakan China adalah negara berkembang yang masih jauh di belakang AS.
"China tidak memiliki niat untuk bermain 'Game of Thrones' di panggung dunia. Untuk saat ini dan di masa mendatang, AS masih dan akan tetap menjadi negara terkuat di dunia," kata dia.
Menlu Wang meminta kedua negara untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip nonintervensi dalam urusan internal masing-masing, menghormati kedaulatan wilayah masing-masing dan tidak berusaha untuk memaksakan kehendak pada satu sama lain.
Terkait Hong Kong, Wang mengatakan bahwa untuk mempertahankan kemakmuran pulau itu, perlu ada sikap tegas untuk menolak kekerasan dan menghormati hukum yang berlaku.
"Kami berharap AS akan konsisten dalam kata-kata dan tindakan mereka, menghormati kedaulatan China dan menghormati upaya pemerintah Hong Kong ... Untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan ketertiban," ungkap dia.
Wang juga membalas kritik AS yang menyatakan ada peningkatan kekerasan terhadap minoritas muslim di Xinjiang. Dia menjelaskan, tindakan yang diambil pemerintah China bertujuan untuk mencegah ekstremisme dan terorisme.
Sebelumnya, di sela-sela Sidang Umum PBB pada Selasa, AS memimpin lebih dari 30 negara untuk mengecam yang mereka sebut sebagai kampanye penindasan China terhadap muslim di Xinjiang.
