China kecam pernyataan bersama G7 soal Hong Kong

China mengecam pernyataan bersama negara-negara G7 yang menyampaikan keprihatinan terkait situasi di Hong Kong. China meminta G7 tak mencampuri urusan internal mereka. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menegaskan, negara-negara asing tak memiliki hak untuk ikut campur dalam persoalan Hong Kong.

"Kami akan menangani urusan kami sendiri dan meminta G7 untuk tidak memiliki niat jahat yang tersembunyi atau mengurus urusan kami," katanya dalam konferensi pers pada Selasa (27/8).

Pernyataan bersama G7 yang dirilis pada akhir pertemuan KTT G7 di Biarritz, Prancis, Senin (26/8), menegaskan keberadaan dan pentingnya Deklarasi Bersama China-Inggris 1984 tentang Hong Kong. Mereka juga mendesak agar seluruh pihak menghindari penggunaan kekerasan dalam persoalan tersebut. 

Bagi Beijing, pernyataan tersebut menunjukkan para pemimpin Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat, memiliki motif tersembunyi.

Menurut Geng, Deklarasi Bersama China-Inggris 1984, memiliki inti dan tujuan akhir yang mengonfirmasi bahwa Tiongkok akan melanjutkan kedaulatannya atas Hong Kong.

"Tidak ada negara atau organisasi yang memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan Hong Kong dengan memanfaatkan Deklarasi Bersama China-Inggris," kata dia.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan, negara G7 telah secara kolektif menyatakan keprihatinan mendalam tentang situasi di Hong Kong. Para pemimpin G7 menegaskan mereka berkomitmen pada formula "satu negara, dua sistem" yang menjamin otonomi kota itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab meminta China untuk menghormati gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.

Pemerintah Inggris telah berulang kali mendesak Beijing untuk menegakkan ketentuan Deklarasi Bersama China-Inggris. Deklarasi tersebut menetapkan bahwa kebijakan dasar China tentang Hong Kong tidak akan berubah selama 50 tahun. Deklarasi itu juga menetapkan bahwa Hong Kong akan mempertahankan otonomi tingkat tinggi setelah dikembalikan ke China oleh Inggris pada 1997.

Sudah lebih dari dua bulan sejak Hong Kong dilanda oleh serangkaian demonstrasi yang awalnya dipicu atas penentangan terhadap RUU ekstradisi. Di bawah RUU tersebut, tersangka yang berada di Hong Kong dapat diekstradisi untuk diadili di pengadilan China daratan.

Pada Minggu (25/8), kantor berita Xinhua melaporkan Beijing mengirimkan peringatan keras bahwa pihaknya dapat mengintervensi dan campur tangan menangani protes di Hong Kong. (South China Morning Post)