Demonstran Thailand: Aparat lewati batas!

Puluhan ribu demonstran turun ke jalan di seluruh Bangkok dan kota-kota besar Thailand lainnya pada Sabtu (17/10). Mereka menentang tindakan keras pemerintah dalam menangani aksi demonstrasi.

Dalam aksi menuntut mundur perdana menteri dan menolak sistem monarki itu, demonstran menuding aparat telah bertindak melewati batas dalam membubarkan para pengunjuk rasa kemarin.

"Itu sudah melewati batas. Kami ingin menunjukkan kepada mereka kekuatan kami dan bahwa kami tidak dapat menerima ini,” kata Tang, seorang pekerja kantoran berusia 27 tahun yang berdiri di antara ribuan demonstran, di stasiun Lat Phrao, Bangkok.

Membubarkan aksi tersebut, polisi Thailand menutup jaringan transportasi umum Bangkok. Namun, aksi protes terus bemunculan dalam skala lokal, termasuk di enam kota di luar Bangkok.

“Penegakan hukum akan dilakukan selangkah demi selangkah, menggunakan metode dan standar internasional,” kata juru bicara polisi Thailand, Yingyos Thepjamnong saat konferensi pers.

Dalam demonstrasi itu, para pengunjuk rasa menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang mantan penguasa militer, lengser dari jabatannya.

Mereka juga secara terbuka mengkritik Raja Maha Vajiralongkorn meskipun ada undang-undang lese majeste yang bisa menghukum 15 tahun penjara karena menghina monarki.

Pada Kamis (15/10), pemerintah telah melarang semua pertemuan politik yang terdiri dari lima orang atau lebih. Bahkan, polisi setempat telah menangkap lebih dari 50 orang pimpinan aksi dalam seminggu terakhir.

“Saya mengutuk mereka yang menindak para pengunjuk rasa dan mereka yang memerintahkannya. Anda semua memiliki darah di tangan Anda,” kata pemimpin protes Tattep Ruangprapaikitseree setelah dibebaskan pada Jumat.

Sementara Kelompok hak asasi manusia mengutuk penangkapan aktivis dan penggunaan kekerasan terhadap protes damai di Thailand.

“Pemerintah yang peduli dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus berbicara secara terbuka untuk menuntut segera diakhirinya represi politik oleh pemerintahan Prayuth,” kata direktur Asia di Human Rights Watch, Brad Adams.