Dalam perang di Sudan, menyediakan makanan untuk masyarakat miskin pun berbahaya.
Pada tanggal 23 Maret, Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter Sudan menangkap aktivis dari lingkungan Sharq al-Nile di ibu kota yang dilanda perang, Khartoum, ketika mereka sedang mengawasi dapur umum yang memberi makan ribuan orang kelaparan setiap hari.
Penangkapan baru-baru ini di Khartoum hanyalah bagian dari strategi yang lebih luas dari RSF dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) – yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan di negara tersebut – untuk menekan aktor masyarakat sipil dengan menangkap sukarelawan, membatasi akses terhadap bantuan dan menghalangi akses terhadap kedatangan bantuan, menurut relawan lokal dan kelompok bantuan.
“Lebih banyak penangkapan dapat berdampak pada banyak orang miskin yang bergantung pada [dapur umum] untuk bertahan hidup,” Musab Mahjoub, seorang pemantau hak asasi manusia di Sharq al-Nile, mengatakan kepada Al Jazeera ketika kelaparan nasional mulai terjadi.
Alasan penangkapan pada bulan Maret tidak diketahui.
“Kami mencoba menghubungi RSF untuk bertanya… tapi mereka tidak menjawab,” kata Mahjoub, seraya menambahkan bahwa RSF juga telah menangkap aktivis yang menjalankan dapur umum bulan lalu, meskipun mereka semua dibebaskan beberapa hari kemudian.
Kelompok-kelompok bantuan lokal telah meminta para donor Barat untuk mendukung dan melindungi mereka dari pihak-pihak yang bertikai yang mereka yakini mengambil keuntungan dari pengendalian bantuan kemanusiaan.
Tanggapan dari pihak yang berperang, kata para aktivis, adalah dengan menangkap, menculik, memperkosa, dan bahkan membunuh pekerja bantuan setempat untuk mempertahankan kendali ketat atas operasi bantuan.
Dengan dapur umum yang kini menjadi sasaran, pelanggaran-pelanggaran ini memperburuk krisis pangan di Sudan, di mana lebih dari 18 juta orang menghadapi kelaparan tingkat akut dan lima juta orang menderita bencana kelaparan.
Ketika perang saudara di Sudan meletus pada 15 April tahun lalu, anggota komite perlawanan – kelompok pro-demokrasi yang berperan penting dalam menjatuhkan Presiden Omar al-Bashir – mendirikan “ruang tanggap darurat” (ERR).
ERR dimulai dari inisiatif lokal yang bertugas mengangkut orang-orang rentan keluar dari lingkungan tempat terjadinya bentrokan dan memberikan pertolongan pertama kepada korban luka.
Seiring berjalannya waktu, ERR menjadi berbeda dari komite perlawanan dan mulai meminta sumbangan dari luar negeri untuk memberi makan komunitas mereka yang kelaparan. Namun mereka kini menghadapi ancaman serupa terhadap aktivis sipil lainnya di Sudan.
Relawan ERR yang beroperasi di wilayah yang dikuasai RSF mengatakan bahwa pelanggaran hukum membuat mereka selalu takut ditangkap, dipukuli, atau diperkosa secara sewenang-wenang.
Aktivis ERR lainnya, yang beroperasi di wilayah yang dikuasai SAF, mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran intelijen militer dan faksi keamanan yang terkait dengan “Kizan” – nama umum untuk anggota gerakan politik Islam Sudan yang memerintah bersama al-Bashir selama tiga dekade.
Tokoh-tokoh penting Kizan muncul dari bayang-bayang untuk mendukung tentara sejak perang, dan para aktivis mengatakan mereka menargetkan masyarakat sipil sebagai balas dendam atas penggulingan mereka pada tahun 2019.
Bulan lalu, juru bicara ERR di Khartoum Hajooj Kuka mengatakan para aktivis menjadi sasaran setelah tentara merebut kembali lingkungan dari RSF di Omdurman, salah satu dari tiga kota di wilayah ibu kota negara.
“Dua pemuda dibunuh oleh tentara… di dapur umum milik seorang syekh Sufi bernama Wad Elamin. Tapi sekarang tentara baik-baik saja dengan syekh dan dia bekerja dan membuka dapur lain,” kata Kuka kepada Al Jazeera.
“Kami juga memiliki anggota yang harus melarikan diri karena salah satu milisi yang berperang dengan tentara – bernama al-Baraa bin Malak – mulai mencari orang-orang yang menjadi bagian dari protes [pro-demokrasi].”
Al Jazeera menghubungi juru bicara SAF Nabil Abdallah untuk menanyakan tentang dugaan militer menargetkan aktivis lokal, namun dia tidak menjawab.
Menghalangi bantuan pangan
Beberapa minggu setelah perang meletus, badan-badan PBB dan kelompok bantuan global yang telah mengevakuasi Khartoum akhirnya mendirikan kantor lapangan di Port Sudan di Laut Merah – yang sekarang menjadi ibu kota administratif SAF – yang memungkinkan tentara mengendalikan respons kemanusiaan, kata kelompok bantuan kepada Al Jazeera.
Sejak itu, tentara sangat membatasi badan-badan PBB dan kelompok bantuan untuk memberikan bantuan ke wilayah yang dikuasai RSF, menurut kelompok bantuan tersebut.
“Saya khawatir bahwa ada posisi kebijakan yang mendasari secara umum [dari pihak militer] untuk membuat daerah-daerah tertentu di negara ini kelaparan karena alasan langsung atau tidak langsung dan untuk mengalihkan bantuan ke tempat lain,” kata direktur salah satu organisasi bantuan internasional untuk negara tersebut, yang meminta anonimitas karena takut kehilangan lebih banyak akses untuk menyalurkan bantuan.
Dalam sebulan terakhir, tidak ada bantuan yang mencapai wilayah yang dikuasai RSF dari Port Sudan, menurut juru bicara salah satu badan PBB, yang meminta tidak disebutkan namanya karena takut membahayakan negosiasi yang sedang berlangsung mengenai akses pengiriman bantuan.
Juru bicara tersebut mengatakan kepada Al Jazeera bahwa meskipun PBB memperoleh “beberapa izin” untuk memindahkan bantuan dari Port Sudan, mereka tidak diberikan jaminan keamanan dari pejuang RSF.
“RSF meminta pembayaran sebagai imbalan atas jaminan keamanan,” kata juru bicara tersebut. “Tetapi itu adalah sesuatu yang [kami] tidak akan lakukan, dan tidak dapat lakukan.”
Al Jazeera mengirimkan pertanyaan kepada juru bicara RSF Abdulrahman al-Jaali, mengajukan tuduhan bahwa paramiliter berusaha mengambil keuntungan dari konvoi bantuan, namun dia tidak menanggapi.
Keharusan kemanusiaan?
Seorang pekerja bantuan Barat di Sudan, yang tidak berwenang untuk berbicara karena sensitifnya masalah ini, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa badan-badan PBB dan kelompok bantuan global lainnya harus memprioritaskan “kepentingan kemanusiaan” mereka daripada menghormati kedaulatan otoritas militer de facto Sudan.
Selama berbulan-bulan, organisasi bantuan global dan badan-badan PBB telah melobi untuk mendapatkan akses pengiriman bantuan dari dua perbatasan darat melalui Sudan Selatan dan Chad. Namun pada bulan Maret, Kementerian Luar Negeri Sudan yang berpihak pada militer mencabut izin Program Pangan Dunia (WFP) untuk menyediakan makanan ke Darfur Barat dan Tengah dari kota Adre di Chad.
Kementerian tersebut mengutip alasan keamanan, dan mengatakan bahwa perbatasan tersebut telah digunakan untuk transfer senjata ke RSF.
Tiga hari kemudian, SAF menyetujui pengiriman makanan WFP melalui Tina, Chad, daerah perbatasan yang menghubungkan dengan Darfur Utara, di mana tentara dan pasukan RSF berada. Namun, ratusan ribu orang di Darfur Barat dan Tengah masih kelaparan.
“Ada permasalahan global yang menyebabkan kedaulatan global menjadi norma internasional di atas kepentingan kemanusiaan kita. Sudan adalah salah satu dari banyak konteks di mana kita lebih mengutamakan kedaulatan negara daripada memberikan bantuan kepada orang-orang yang rentan,” kata pekerja bantuan asal Barat yang tidak disebutkan namanya itu.
Al Jazeera menghubungi Leni Kenzli, juru bicara WFP, untuk menanyakan apakah badan tersebut dapat mengabaikan izin dari tentara Sudan untuk secara teratur mengirimkan bantuan ke Darfur Barat dan Tengah dari Adre, terutama jika ribuan orang mulai meninggal karena kelaparan.
Kenzli menolak berkomentar dengan alasan sensitifnya masalah tersebut.
Sementara itu, para pekerja bantuan dari negara-negara Barat mengatakan banyak dari rekan-rekan mereka merasa frustrasi karena lembaga-lembaga bantuan global tidak menunjukkan “keberanian” yang lebih besar untuk memberikan makanan kepada warga sipil yang kelaparan, sehingga secara efektif mengabaikan tugas tersebut bagi para pekerja bantuan lokal yang kekurangan dana dan tidak terlindungi meskipun mereka menghadapi risiko besar.
“Kami hidup dengan gagasan bahwa persetujuan [tentara] di Port Sudan lebih penting daripada rakyat yang kelaparan di [Darfur Barat],” kata mereka kepada Al Jazeera.
“[PBB] lebih mengutamakan konsep hukum [kedaulatan] dibandingkan konsep hukum lain yang sah, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bertahan hidup.”
