Pusat perawatan dan rumah sakit Covid-19 di Malaysia diperkirakan akan mengalami gangguan mulai Senin (26/7) karena ribuan dokter kontrak akan mogok kerja.
Mereka meninggalkan pekerjaan mereka karena pemerintah Malaysia belum memenuhi tuntutan mereka terkait pekerjaan tetap dan tunjangan lainnya.
Hartal Doktor Kontrak (HDK), sebuah kelompok yang telah mengorganisir pemogokan selama berminggu-minggu saat bernegosiasi dengan pemerintah, telah memperingatkan rumah sakit dan departemen kesehatan negara bagian tentang pemogokan yang akan datang.
Menurut HDK, pemogokan kemungkinan akan melibatkan hingga 20.000 dokter, banyak dari mereka berada di garis depan pertempuran melawan Covid-19.
"Dokter kontrak di Malaysia telah setuju untuk berpartisipasi dalam pemogokan ini untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap bagaimana masalah ini ditangani oleh pemerintah," kata HDK dalam pernyataan mereka pada Kamis (22/7).
Mayoritas dokter kontrak di Malaysia dikirim ke pusat perawatan dan rumah sakit Covid-19, dan HDK meminta mereka untuk mengatur penggantian yang memadai pada Senin depan.
Pada pertengahan Juli, para dokter mengambil bagian dalam kampanye "Senin Hitam" di mana mereka datang untuk bekerja menggunakan pakaian hitam untuk menyatakan ketidakpuasan dengan persyaratan kerja yang buruk, sebuah masalah yang berlangsung sejak 2016.
Keadaan justru semakin memburuk sejak itu. Puluhan dokter juniro mengundurkan diri dengan pemberitahuan 24 jam pada hari-hari menjelang pemogokan, dengan alasan kelelahan karena tingkat penerimaan Covid-19 di rumah sakit di seluruh negeri mencapai rekor tertinggi, membuat sistem kesehatan nasional kewalahan.
HDK telah mengatakan bahwa para dokter diminta untuk bekerja dengan jam kerja yang diperpanjang tanpa bayaran tambahan dan dilarang melakukan pekerjaan lainnya di pusat-pusat vaksinasi yang dijalankan oleh sektor swasta.
Dipimpin oleh beberapa dokter kontrak, HDK memperingatkan di platform media sosialnya bahwa sistem perawatan kesehatan Malaysia menunjukkan tanda-tanda kegagalan.
"Hak para dokter adalah untuk hak rakyat," tegas kelompok itu.
Dokter junior yang bergabung dengan sistem perawatan kesehatan publik setelah 2016 hanya ditawarkan posisi kontrak, yang telah diperpanjang secara berkala.
Posisi kontrak melibatkan gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan dokter permanen. Mereka juga tidak berhak atas banyak tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri.
Selain jaminan pekerjaan, para dokter juga ditolak untuk mendapatkan jalur yang layak untuk menjadi spesialis di bidang pilihan mereka, karena pemerintah memberikan tunjangan cuti studi berbayar hanya bagi dokter tetap.
Terlebih lagi, para dokter junior masih menerima gaji yang jauh lebih rendah daripada rekan senior mereka yang merupakan karyawan tetap.
Skema untuk mempekerjakan dokter kontrak pada awalnya seharusnya menjadi solusi sementara atas ketidakmampuan pemerintah untuk menawarkan posisi permanen. Sejak 2016, 23.077 dokter kontrak telah diangkat dan hanya 789 dari mereka yang diangkat menjadi pegawai tetap.
