Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menyarankan Indonesia keluar dari PBB. Pangkalnya, organisasi internasional beranggotakan 193 negara itu hingga kini tidak bersikap atas konflik Israel-Palestina.
"Malu kita kepada para pendiri bangsa Indonesia jika penderitaan Palestina atas kekejaman Israel ini tidak bisa diselesaikan oleh PBB atas kerja keras Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB ketika Presiden Sukarno memimpin," ucapnya dalam keterangannya.
Sukamta menyampaikan, diamnya PBB dalam konflik Israel-Palestina tecermin dari tidak adanya pengerahan pasukan perdamaian. Sebab, Amerika Serikat (AS) selalu memveto usulan tersebut sehingga ditolak Dewan Keamanan PBB.
"PBB selalu mengalami 'kelumpuhan akut' ketika berhadapan dengan kejahatan Israel terhadap Palestina. Padahal, Israel negara penjajah telah melakukan kejahatan luar biasa dengan menyerang Palestina tanpa membedakan antara tentara dengan rakyat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak," katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mendorong Indonesia melakukan langkah revolusioner. Misalnya, mengirimkan pasukan perdamaian dan persenjataan ke Palestina.
"Amerika Serikat membantu Israel mengirimkan kapal induk dan persenjataan untuk membantai Palestina, maka Indonesia pun sebenarnya bisa mengirimkan bantuan persenjataan ke Palestina seperti ketika mengirimkan bantuan senjata ke muslim Bosnia," tuturnya.
Sukamta juga meminta Indonesia memanfaatkan posisinya sebagai anggota Dewan HAM PBB. "Posisi ini harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk menegakan HAM, salah satunya hak asasi manusia bagi rakyat Palestina."
Sebagaimana diketahui, saat itu Muslim Bosnia dikepung dan dibantai oleh kelompok-kelompok penyerang dari Serbia. Lebih dari 1,5 juta Muslim Bosnia kehilangan tempat tinggal, 200 ribu orang dibantai dengan keji dan 800 ribu lainnya hilang tanpa kejelasan.
Terakhir, Sukamta yang juga selaku Anggota Komisi I DPR RI tersebut menegaskan jika Indonesia tidak bisa melakukan apapun bagi rakyat Palestina perlu dipertimbangkan pilihan Indonesia keluar dari PBB.