Diduga korupsi, AS sanksi rekan PM Kamboja

Kementerian Keuangan Amerika Serika menjatuhkan sanksi terhadap seorang pengusaha dan seorang pejabat senior pemerintah yang diduga melakukan korupsi. Mereka memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

Langkah itu diambil ketika Barat meningkatkan tekanan terhadap PM Hun Sen atas kebijakan kerasnya terhadap oposisi Kamboja.

Kemenkeu AS menyatakan telah menjatuhkan sanksi terhadap Kun Kim, mantan Kepala Staf gabungan Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja (RCAF), atas perannya dalam pengembangan real estat di Koh Kong serta manfaat finansial yang dia peroleh dari hubungannya dengan BUMN China.

"Kun Kim menggunakan tentara RCAF untuk mengintimidasi, menghancurkan bangunan, dan membersihkan tanah yang dibutuhkan oleh entitas China. Kun Kim digantikan sebagai Kepala Staf RCAF karena dia tidak membagikan keuntungan dari bisnisnya yang melanggar hukum dengan sesama pejabat Kamboja," kata Kemenkeu AS.

Kemenkeu AS menjelaskan, tiga anggota keluarga Kun Kim dan lima entitas yang mereka miliki atau kendalikan juga dijatuhkan sanksi.

Taipan Kamboja, Try Pheap, anggota dari Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang diketuai Hun Sen, juga terkena sanksi karena membangun konsorsium pembalakan ilegal berskala besar dengan kolusi sesama pejabat. Sebanyak 11 entitas miliknya juga terkena sanksi.

Juru bicara CPP Sok Eysan mengatakan, sanksi itu tidak efektif dan hanya berfungsi sebagai dukungan bagi oposisi.

"Mereka tidak memiliki aset di luar negeri dan jika mereka memang menyimpan aset di luar, biarkanlah aset itu dibekukan," kata Sok Eysan.

Menurutnya, AS hanya melakukan ini untuk mendukung oposisi, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), yang telah dibubarkan pemerintah pada 2017.

Pembubaran CNRP membuka jalan bagi CPP untuk memenangkan mayoritas kursi di parlemen dalam Pemilu 2018.

Washington telah menyuarakan keprihatinan atas laporan bahwa Kamboja bekerja sama dengan China terkait pembangunan pangkalan angkatan laut. Namun, kabar tersebut telah dibantah PM Hun Sen.

Selain AS, Kamboja juga mendapat tekanan dari Uni Eropa. Blok itu mempertimbangkan penghapusan preferensi perdagangan atas tindakan keras pemerintah terhadap oposisi.