Dinilai gagal atasi pandemik, UMNO desak PM Malaysia mundur

Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam aliansi Perikatan Nasional yang berkuasa di Malaysia, telah memutuskan untuk menarik dukungannya bagi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Selain itu, UMNO juga menyerukan pengunduran diri PM Muhyiddin.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pada Kamis (8/7) mengatakan bahwa PM Muhyiddin telah gagal memenuhi persyaratan yang digarisbawahi oleh UMNO ketika mendukungnya menjadi perdana menteri pada Maret 2020 yaitu, untuk mempelopori pemulihan ekonomi dan secara efektif menangani pandemik Covid -19.

Dia mengatakan perdana menteri baru harus dilantik untuk mengelola pandemik sampai pemilu selanjutnya dapat diadakan.

"Pemerintah ini jelas gagal memenuhi aspirasi rakyat," kata Zahid.

Dia merujuk pada lockdown berkepanjangan yang dinilai belum efektif dan standar ganda dalam penegakan aturan Covid-19.

"Kegagalan pemerintah ini sangat terlihat. Mereka telah menyalahgunakan proklamasi keadaan darurat, yang dilihat sebagai taktik politik, dan hanya merugikan rakyat dan ekonominya," tambahnya.

UMNO membuat pernyataan tersebut dalam pertemuan pada Rabu (7/7) malam, beberapa jam setelah PM Muhyiddin mempromosikan dua pejabat senior UMNO, Ismail Sabri Yaakob, menjadi wakil perdana menteri, serta Hishammuddin Hussein, menjadi menteri senior untuk urusan luar negeri.

Zahid, bagaimanapun, menegaskan bahwa UMNO tidak akan mendukung pemimpin oposisi Anwar Ibrahim untuk menjadi perdana menteri baru.

Anggota parlemen UMNO lainnya, Nazri Abdul Aziz, sebelumnya mengungkapkan bahwa sebanyak 25 dari 38 anggota UMNO di parlemen menentang langkah Zahid untuk menarik dukungan dari Muhyiddin dan akan terus mendukung sang perdana menteri.

Namun, PM Muhyiddin dapat dengan mudah kehilangan mayoritas tipisnya di parlemen, bahkan jika hanya segelintir anggota parlemen UMNO yang menarik dukungan mereka.

Muhyiddin menjadi perdana menteri pada Maret 2020 setelah membangun koalisi dengan UMNO dan partai-partai lain serta anggota parlemen setelah runtuhnya pemerintahan Pakatan Harapan.

Pemerintahannya dimulai dengan baik pada tahap awal pandemik Covid-19, berhasil mengekang infeksi setelah memberlakukan lockdown pada Maret tahun lalu.

Namun, ketidakpuasan publik telah tumbuh tahun ini setelah keadaan darurat dan penguncian yang berkepanjangan gagal menghentikan melonjaknya kasus dan fatalitas.