Dubes Polandia: Semoga isu sawit tak ganggu kerja sama RI-UE

Duta Besar Polandia untuk Indonesia Beata Stoczynska berharap isu diskriminasi minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia tidak akan mengganggu agenda investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

"Saya berharap topik itu tidak akan mengganggu agenda ekonomi kedua pihak, terutama ketika Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) sampai sekarang masih dinegosiasikan dan mudah-mudahan akan segera ditandatangani," jelas Dubes Stoczynska di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, pada Selasa (8/10).

Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, dia menuturkan bahwa Polandia harus mengikuti kebijakan blok itu terkait produksi CPO Indonesia.

"Jika kita bicara tentang kerja sama antara Polandia-Indonesia, ada banyak potensi di sana," kata dia. "Maka itu saya benar-benar berharap isu CPO tidak akan mengganggu kerja sama kami, saya percaya hal itu tidak akan terjadi."

Dia menjelaskan bahwa baik Uni Eropa dan Indonesia berupaya untuk menemukan solusi dari persoalan tersebut. Kedua pihak membentuk kelompok kerja yang melibatkan sejumlah ahli.

"Pada dasarnya, kelompok kerja itu adalah platform terbaik, jadi mari kita serahkan kepada para ahli," ungkap dia.

Terkait isu CPO, Duta Besar Hongaria untuk Indonesia Judit Pach menegaskan bahwa negaranya sangat mendukung Indonesia.

"Sikap Hongaria sangat jelas tentang hal itu," tegas dia.

Dia merujuk pada pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Hongaria Péter Szijjarto di Budapest pada 17 September.

Pada saat itu, Szijjarto menekankan, Hongaria ingin politik internasional dibersihkan dari standar ganda.

Menlu Szijjarto mengatakan, tidak benar jika organisasi internasional besar mengeluarkan penilaian yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, penting untuk menegakkan rasa saling menghormati dalam menjalin hubungan internasional.

Terkait isu diskriminasi CPO Indonesia di Uni Eropa, Direktur Eropa II Kemlu RI Hendra Halim menuturkan bahwa secara politis Visegrad Group (V4) sepihak dengan Indonesia. V4 merupakan organisasi sub-kawasan Eropa Tengah yang beranggotakan empat negara yakni Polandia, Hongaria, Ceko dan Slowakia.

"Empat negara itu termasuk negara 'bandel' ya,  mereka juga banyak sekali berseberangan dengan Uni Eropa," kata Hendra. "Sejauh ini pendekatan kita sangat aman dan mereka pun sangat rasional."

Dia menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan Uni Eropa pun terkadang kurang sejalan dengan V4.

"Itu merupakan salah satu selling point yang selalu harus kita jaga dengan keempat negara itu," ujar dia.