Mulai Rabu (3/4), Brunei Darussalam akan memberlakukan hukuman mati bagi pelaku zina dan hubungan seksual sesama jenis.
Sesuai dengan UU pidana baru berdasarkan syariat Islam yang diadopsi Brunei Darussalam, siapa pun yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran itu akan dirajam sampai mati.
UU pidana yang baru itu diumumkan oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah pada 2014 dan telah diterapkan secara bertahap.
Dalam pengumuman UU pidana yang dirilis di situs pemerintah, Sultan Hassanal Bolkiah menyatakan bahwa, "Pemerintah tidak mengharapkan pihak lain untuk menerima dan menyetujui keputusan kami. Namun, akan cukup jika mereka menghormati Brunei Darussalam sama seperti kami menghormati bangsa lain."
Menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Brunei Darussalam pada Sabtu (30/3), negara itu tidak berencana untuk menghentikan atau menunda implementasi UU tersebut meski mendapat banyak kecaman dari dunia.
"Brunei Darussalam adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Sama seperti negara merdeka lainnya, kami menegakkan aturan hukum sendiri," kata pernyataan itu.
Reaksi dunia
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan keprihatinannya atas keputusan Brunei Darussalam dan menilai bahwa sejumlah hukuman dalam UU pidana yang baru tidak sesuai dengan ketentuan internasional terkait hak asasi manusia.
Pernyataan Kemlu AS menekankan, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warganya, termasuk yang tergabung dalam komunitas LGBT, dapat menikmati HAM universal dan kebebasan mendasar yang menjadi hak mereka.
"Kami menentang keras pelanggaran HAM dan perlakuan kejam terhadap komunitas LGBT, termasuk kekerasan, kriminalisasi status dan perilaku LGBT, serta bentuk diskriminasi lainnya yang serius," sebut Kemlu AS.
Mantan Wakil Presiden AS Joe Biden turut menyuarakan protes. Biden mentwit bahwa, "Merajam orang sampai mati karena homoseksualitas atau perzinaan itu tindakan yang mengerikan dan tidak bermoral. Setiap orang di dunia ini berhak diperlakukan dengan martabat dan hidup tanpa rasa takut. Tidak ada alasan untuk jenis kebencian dan tindakan tidak manusiawi semacam ini."
Tidak hanya politikus AS, Kanselir Austria Sebastian Kurz juga memprotes hukum rajam di Brunei Darussalam. Kurz mengatakan keputusan negara itu untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku hubungan seks sesama jenis adalah hal yang kejam dan tidak manusiawi.
"Saya menyerukan agar Brunei Darussalam mencabut hukuman mati terhadap tindakan hubungan seks konsensual sesama jenis. Hal yang sama juga saya serukan untuk negara-negara lain yang memiliki hukum kejam dan tidak manusiawi yang sama. Tidak ada seorang pun yang harus dikriminalisasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya," tulis Kurz di Twitter.
Sedangkan, Senator Australia Penny Wong menilai bahwa UU pidana Brunei Darussalam akan melanggar Deklarasi HAM PBB. Wong mentwit dan mengatakan bahwa Partai Buruh Australia sangat prihatin terhadap rencana pemerintah Brunei Darussalam untuk menerapkan UU baru tersebut.
Menggemakan sikap yang sama, Menteri Pembangunan Internasional Inggris Penny Mordaunt menegaskan bahwa tidak seorang pun pantas menghadapi hukuman mati atas rasa cinta terhadap orang lain.
"Hak komunitas LGBT adalah hak asasi manusia," tegasnya.
Mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark juga mengecam keras keputusan kerajaan kecil yang kaya minyak itu.
"Sulit untuk memahami apa yang bisa mendorong langkah biadab seperti itu yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang mendasar," ujarnya melalui sebuah twit.
Tidak hanya protes, pengacara HAM dan anggota Parlemen Selandia Baru Golriz Ghahraman mengatakan negaranya harus mempertimbangkan pengaruh yang mereka miliki untuk menekan Brunei Darussalam.
"Kami membeli minyak mentah dan menjual susu ke Brunei Darussalam, jadi perlu mempertimbangkan pengaruh kami di sana, serta menggunakan cara diplomatis untuk mengungkapkan amarah kami," tulisnya di Twitter.
Selain para politikus, kelompok aktivis HAM dengan cepat mengutuk UU pidana baru Brunei Darussalam, mereka mendesak agar pemerintah segera menarik implementasi hukuman tersebut. Salah satunya adalah peneliti Brunei Darussalam di Amnesty International, Rachel Chhoa-Howard.
Dalam pernyataannya pada pekan lalu, dia menyerukan agar Brunei Darussalam menghentikan rencana implementasi hukuman itu dan merevisi UU pidana mereka sesuai dengan pertimbangan HAM.
"Komunitas internasional harus segera mengutuk tindakan Brunei Darussalam yang ingin menerapkan hukuman kejam ini," ujarnya.
Kelompok HAM dalam negeri, The Brunei Project, menyatakan tidak mendukung kampanye boikot bisnis milik Brunei. Kelompok tersebut menilai pendekatan seperti itu tidak akan produktif.
"Meski kampanye boikot yang muncul di AS dan tempat lain pada 2014 berguna untuk menarik perhatian terhadap apa yang terjadi di Brunei Darussalam, boikot itu tidak dipandang baik di mata masyarakat kami," tulis kelompok itu di Facebook. "Mereka dilihat sebagai serangan langsung terhadap masyarakat dan negara, bukannya mengecam kebijakan dan hukum pemerintah Brunei Darussalam."
Seruan boikot sembilan hotel oleh George Clooney
Aktor ternama asal AS, George Clooney, menyerukan untuk memboikot sembilan hotel yang menurutnya dimiliki Brunei Investment Agency, yang didirikan oleh Sultan Hassanal Bolkiah.
Ajakan itu dia suarakan dalam sebuah artikel opini yang dimuat di Deadline.
Dia mengajak masyarakat untuk mengikuti langkahnya dan segera memboikot sembilan hotel, tiga di Inggris, dua di AS, dua di Prancis, dan dua di Italia.
Hotel-hotel dalam daftar boikot Clooney mencakup Beverly Hills Hotel dan Bel-Air Hotel di Los Angeles, The Dorchester di London, serta Le Meurice di Paris.
"Setiap kali kita menginap, mengadakan pertemuan, atau makan di salah satu dari sembilan hotel itu, kita memberikan uang kepada orang-orang yang memilih untuk merajam dan mencambuk warga mereka sendiri hanya karena mereka merupakan homoseksual atau dituduh berzina," tulis Clooney dalam artikel opininya. "Apakah kita benar-benar akan membantu mendanai pelanggaran HAM ini? Apakah kita benar-benar akan membantu mendanai pembunuhan warga negara yang tidak bersalah?"
Musisi legendaris Inggris, Elton John, memuji sikap Clooney. John menyatakan bahwa dia dan suaminya, David Furnish, telah lama menolak untuk menginap di hotel-hotel tersebut dan akan terus melakukannya.
John mentwit daftar nama-nama hotel, mendorong pengikutnya di Twitter untuk bergabung dalam aksi boikot.
"Kami bersimpati bagi seluruh karyawan yang bekerja di properti yang dimiliki oleh Sultan Brunei Darussalam, yang banyak di antaranya kami ketahui sebagai homoseksual," tulis dia.
Tidak hanya Elton John, aktris senior Jamie Lee Curtis, juga menggemakan ajakan boikot yang sama seperti Clooney.
"Saya mendukung George Clooney, seorang pria baik yang melakukan hal yang benar, melawan hukum yang tidak adil dan biadab," ujarnya di Twitter.
Dalam sebuah twit, aktor dan pengusaha asal Inggris, Richard Branson, turut pula mengungkap protesnya terhadap UU pidana baru Brunei Darussalam.
"UU menjijikkan dan tidak manusiawi itu tidak memiliki tempat di Abad ke-21," kata dia.
Menanggapi seruan boikot Clooney, ketiga hotel yang berada di bawah perusahaan Dorchester Collection yakni The Dorchester, Beverly Hills Hotel, dan Bel-Air Hotel langsung merilis pernyataan sikap.
"Dorchester Collection menekankan kesetaraan, rasa hormat, dan integritas di semua bidang operasi kami. Kami sangat menghargai keragaman budaya di antara para tamu dan karyawan kami," jelas perusahaan itu. "Inklusi dan keragaman tetap menjadi keyakinan inti, kami tidak menoleransi segala bentuk diskriminasi."
Manajer pers Le Maurice Alexandra Chlopek pun mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa hotel tersebut menghargai hak LGBTQ.
Sementara Hotel Plaza Athene menyatakan tidak mengambil posisi pada boikot Clooney.
"Kami adalah hotel Prancis dengan nilai-nilai penghormatan, kesetaraan, dan integritas bagi karyawan dan pelanggan kami. Segala bentuk diskriminasi tidak kami toleransi," tutur Manajer Komunikasi Hotel Plaza Atheene Aude Lebarbier.
