Empat negara ASEAN jalin kerja sama logistik via laut

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng tiga negara ASEAN, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina, untuk berkolaborasi dalam peningkatan konektivitas logistik. Sinergi ini terbangun dalam kerangka kerja sama Brunei Darussalam- Indonesia-Malaysia-Phillippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA) dan diharapkan memperkuat daya saing ekonomi antarnegara.

"Semangat kita adalah untuk membuat konektivitas antarempat negara menjadi lebih baik. Saya optimis dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik akan menumbuhkan perekonomian kawasan," ujar Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dalam keterangannya, Kamis (23/2).

Budi Karya menilai, secara geografis, keempat negara ini sangatlah strategis lantaran posisinya tepat di tengah pusaran logistik Eropa dan China. Karenanya, perlu dimanfaatkan dengan membuat berbagai program riil untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan efisiensi logistik.

"Transportasi laut merupakan 'tulang punggung' dalam perdagangan internasional. Maka dari itu, mandat dari empat negara ASEAN ini adalah harus berkolaborasi untuk meningkatkan pelabuhan-pelabuhan yang ada sehingga pada akhirnya bisa membuat suatu kekuatan logistik dunia," tuturnya.

Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Akbar Djohan, menambahkan, kerja sama BIMP EAGA bisa membantu keempat negara menghadapi tantangan infrastruktur, kebijakan, dan regulasi yang masih banyak dijumpai di kawasan ASEAN.

"Kita berusaha menciptakan lingkungan yang lebih bersahabat untuk bisnis dan investasi di negara kita, meningkatkan dukungan terhadap usaha kecil menengah, mendorong wirausaha dan usaha berbasis platform digital, serta meningkatkan infrastruktur kita untuk mendukung industri global," ucap Akbar.

Sebagai informasi, kerja sama BIMP EAGA dibentuk sejak 1994 dengan tujuan meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata melalui kerja sama lintas batas di subregional ASEAN.

Kerja sama tersebut dilakukan tidak hanya antarpemerintah (G to G), tetapi juga antarswasta (B to B) untuk menekan biaya logistik dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan menarik bagi negara anggotanya. Kemenhub selama ini secara aktif terlibat dalam berbagai pembahasan oleh kelompok kerja (pokja) atau working group yang dibentuk, baik untuk sektor perhubungan darat, laut, dan udara.