Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva belum dapat mengonfirmasi tanggal pasti kunjungan kenegaraan Presiden Vladimir Putin ke Indonesia. Padahal pada September 2019, Dubes Vorobieva mengatakan bahwa kunjungan tersebut kemungkinan akan diadakan pada awal 2020.
"Sayangnya terkait kunjungan Presiden Putin, untuk saat ini saya belum dapat mengonfirmasi apa yang akan terjadi ke depannya," jelas dia dalam konferensi pers di kediamannya di Kuningan, Jakarta, Rabu (12/2).
Ketidakpastian itu muncul karena perkembangan politik domestik Rusia. Dalam pidato tahunan di hadapan Majelis Federal pada Januari, Putin mengusulkan reformasi konstitusi besar-besaran.
Pengumuman Putin diikuti oleh pengunduran diri Perdana Menteri Dmitry Medvedev dan jajaran pemerintahannya. Kini, pemerintahan baru Rusia dipimpin oleh PM Mikhail Mishustin.
Reformasi yang diusulkan Putin juga akan memperkuat kekuasaan perdana menteri dan parlemen dengan mengorbankan kepresidenan. Putin setuju bahwa tidak seorang pun boleh menjadi presiden selama lebih dari dua periode berturut-turut.
Putin pun mengusulkan memindahkan kekuasaan untuk memilih perdana menteri dan kabinet dari tangan presiden ke parlemen.
"Jadi, tentu sekarang Presiden Putin fokus pada masalah dalam negeri," tutur Dubes Vorobieva.
Dia menjelaskan, Rusia juga akan menggelar referendum nasional untuk mengetahui apakah publik mendukung amendemen reformasi konstitusi yang rencananya akan disahkan oleh parlemen.
"Anda bisa membayangkan betapa besar pekerjaan ini. Amendemen tersebut rencananya akan disahkan pada Maret, sehingga referendum pasti akan digelar secepat-cepatnya," ungkap dia. "Sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, tentu Presiden Putin mengawasi pekerjaan pemerintah baru."
Dubes Vorobieva membantah spekulasi yang menyatakan bahwa Putin melakukan reformasi konstitusi untuk mempertahankan kontrolnya atas negara setelah masa jabatannya berakhir pada 2024. Menurutnya, sejak awal 2020, Putin telah berulang kali mengungkapkan bahwa dia tidak berniat untuk tetap berkuasa setelah 2024.
Dia menegaskan bahwa reformasi tersebut bertujuan untuk membuat sistem politik Rusia lebih seimbang. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan penguatan demokrasi nasional, Kremlin dinilai perlu menyesuaikan sistem politik mereka.
"Dapat dilihat bahwa banyak sekali hal yang sedang terjadi di dalam negeri. Maka dari itu, apakah Presiden Putin dapat berkunjung ke Indonesia atau tidak masih menjadi pertanyaan," sambung dia.
Di sisi lain, Dubes Vorobieva mengatakan bahwa Putin telah mengundang Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi tamu utama di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2020 pada Juni. Tahun lalu, tamu utama acara itu adalah Presiden China Xi Jinping.
"Kalau cocok dengan jadwal Presiden Jokowi, dia akan menjadi tamu utama dan diberi kesempatan berpidato setelah Presiden Putin membuka acara. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi," kata Vorobieva.
