Geert Wilders setuju bentuk pemerintahan koalisi sayap kanan Belanda

Pemimpin sayap kanan Belanda Geert Wilders menyetujui prinsip pemerintahan koalisi sayap kanan pertamanya pada hari Rabu (16/5). Sikap ini ia tunjukkan setelah enam bulan Partai Kebebasan (PVV) yang dipimpinnya mengamankan seperempat kursi parlemen dalam kemenangan pemilu yang mengejutkan.

Meskipun partainya sukses, Wilders tidak akan mengambil peran sebagai perdana menteri dalam pengaturan eksperimental komposisi pemerintahan ini.

Dalam perjanjian yang dinegosiasikan, PVV akan memimpin koalisi yang tidak mudah dengan Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) yang berhaluan kanan-tengah, partai Kontrak Sosial Baru (NSC), dan partai Gerakan Warga Petani (BBB).

“Kabar baiknya adalah kita memiliki kesepakatan perundingan. Namun tentu saja, hal ini hanya akan menjadi final jika partai-partai di parlemen juga menyetujuinya,” kata Wilders kepada pers Belanda.

Diskusi mengenai perdana menteri Belanda berikutnya masih berlangsung, dan Wilders menolak mengungkapkan calon potensial.

Ronald Plasterk, mantan menteri Partai Buruh yang menjadi pengusaha dan kolumnis Eurosceptic, muncul sebagai pesaing utama untuk peran perdana menteri, setelah memimpin negosiasi koalisi awal.

Namun, rincian mengenai kepemimpinan masa depan masih belum pasti.

Meskipun manifesto Wilders menganjurkan tindakan seperti pelarangan sekolah Islam, masjid dan Al-Quran, dan bahkan mengusulkan referendum keanggotaan Uni Eropa, selama negosiasi, ia menjauhkan diri dari sikap tersebut.

Secara simbolis, tiga RUU dicabut. Namun demikian, Wilders, yang memiliki catatan kriminal karena menghina warga keturunan Belanda-Maroko, gagal mendapatkan dukungan lintas partai yang cukup untuk menjadi perdana menteri.(aa)