Georgia hitung ulang suara pilpres AS secara manual

Sekretaris Wilayah Georgia Brad Raffensperger mengatakan, negara bagiannya akan melakukan penghitungan ulang seluruh surat suara Pilpres 2020 secara manual.

Georgia merupakan negara bagian penting bagi medan pertempuran pilpres di mana presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, unggul 14.000 suara atas Donald Trump.

Raffensperger pada Rabu (11/11) mengatakan, ingin proses penghitungan ulang dimulai pada akhir pekan ini.

Menurut perkiraannya, proses tersebut akan berakhir pada 20 November, batas waktu negara bagian untuk mengesahkan penghitungan suara.

"Secara matematis, kami benar-benar harus melakukan penghitungan ulang secara manual karena marginnya sangat tipis," kata Raffensperger. "Kami ingin memulainya sebelum minggu ini berakhir," tambah dia.

Raffensperger telah menjadi fokus kemarahan dari Trump dan sekutunya setelah pilpres. Di AS, adalah norma bagi presiden untuk mengakui kemenangan berdasarkan proyeksi mayoritas media lokal.

Tetapi tim kampanye Trump telah meluncurkan serangkaian tuntutan hukum di negara bagian penting dan berencana untuk meminta penghitungan ulang di negara bagian lainnya.

Biden saat ini memegang 290 suara elektoral atau electoral vote tanpa menyertakan 16 suara elektoral dari Georgia.

Pada Rabu, juru bicara Gedung Putih Tim Murtaugh memberikan penilaian optimis tentang penghitungan ulang tersebut.

"Berkenaan dengan apakah menurut kami kasus-kasus ini akan mengubah pemilihan, setiap kali kami mengambil langkah dalam proses ini, kami yakin kami akan melakukannya demi mendekati tujuan akhir, yaitu presiden memenangkan pilpres dan akhirnya terpilih kembali," tutur dia.

Seorang pengacara untuk tim kampanye Trump memuji penghitungan ulang karena memungkinkan kubunya untuk melihat setiap lembar kertas suara dalam proses penghitungan ulang secara manual.

Sementara itu, Biden telah menyebut penolakan Trump untuk mengakui kemenangannya dan keengganannya terhadap proses transisi kepresidenan sebagai hal yang memalukan.

Sebuah laporan New York Times yang diterbitkan pada Rabu (11/11) yang meneliti para pejabat pemilihan dari seluruh 50 negara bagian AS menemukan tidak ada pejabat yang mencatat indikasi penipuan yang dituduhkan oleh tim kampanye Trump, tanpa memberikan bukti.